Pemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akhirnya memiliki peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy. Ini merupakan solusi dari ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang di dalam negeri.

"Minggu Depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan pemenang untuk akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam kegiatan One Map Policy Summit 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024) .

Sebelum peluncuran yang nantinya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Bersama sederet Menteri lainnya serta kepala daerah berkumpul dalam agenda One Map Policy Summit 2024.

Adapun kegiatannya meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.

"Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok," ungkapnya.

Susiwijono menambahkan, dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah One Map Policy Talks yang membahas seputar kebijakan satu peta. Demikian juga ada One Map Competition yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu One Map Thinker, Geospatial Challenge dan One Map for Better Governance.

Ini melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti oleh banyak sekali perguruan tinggi dan mahasiswa.

Pada Focus Group Discussion (FGD) dilibatkan juga perwakilan Kementerian Lembaga. Begitu pun dengan Rapat Kerja Nasional diharapkan dapat memberi

"Enam kali kita melakukan FBD dengan seluruh pimpinan kementerian lembaga di tingkat teknis untuk menyusun white paper kebijakan satu peta yang membahas berbagai isu, tantangan, dan rekomendasi kebijakan, serta langkah-langkah strategis untuk keberlanjutan kebijakan satu peta pasca 2024," ujarnya.