Kepala BIG: Luas Lahan Tumpang Tindih Susut 20 Ha dalam 3 Tahun
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Informasi Geospasial (BIG) melaporkan luas tumpang tindih lahan mencapai 57 juta hektare pada 2024. Luas lahan tumpang tindih ini turun sebesar 10,5% atau sekitar 20 hektar dari 77 hektar (ha) pada 2019.
Masalah tumpang tindih lahan adalah salah satu fokus percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).
"Untuk luas tumpang tindih 2019, 77 juta ha sedangkan luas tumpang tindih 2024, 57 juta ha. Dengan demikian terjadi penurunan 10,5
5 dalam 3 tahun," kata Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfai, dalam One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7/2023).
Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa Sekretariat Kebijakan Satu Peta terus melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan ini. Sejauh ini, menurutnya, 23 Kementerian dan Lembaga (K/L) telah melakukan rencana aksi. Adapun, 14 di antaranya sudah memenuhi target rencana aksi dan 9 K/L sedang memenuhi target rencana aksi.
Selanjutnya, Aris mengatakan perihal kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial lewat jaringan informasi geospasial nasional telah diperbarui.
"Dulunya tidak memungkinkan untuk akses publik, sekarang sudah bisa diakses masyarakat," ujarnya.
Berdasarkan mandat Perpres No.28 Tahun 2023, BIG telah merilis klasifikasi akses dan mekanisme berbagi info geospasial, terutama mengenai hak akses masyarakat.
Ari mengatakan sistem pada Portal 2.0 juga sudah disesuaikan. Dia menjelaskan sistem ini memberikan akses publik untuk menggunakan info geospasial. Publik hanya perlu login situs KSP. Ini tentu sebagai transparansi layanan pemerintah pada masyarakat.
BIG juga melaporkan data K/L yang dalam rencana aksi sudah menerapkan standar keamanan.
"Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Ari.
Selain itu, metode pengamanan lainnya dilakukan melalui pemisahan bertingkat untuk masing-masing data. Dia pun memastikan akses data spasial ini memiliki standar yang sama pada portal satu data Indonesia. Dengan demikian, hal ini mempermudah proses integrasi antar portal.
Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada akhir 2018, dan peraturan portal tersebut saat ini sedang direvisi terkait akses data produk Kebijakan Satu Peta dengan penambahan mekanisme akses masyarakat dan klasifikasi akses untuk peta-peta tematik baru.
Adapun, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.
Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan Depan
