DPR Beri Keleluasaan Prabowo 'Berakrobat' di 2025, Ini Maksudnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal membeberkan maksud DPR akan memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaksanakan visi-misinya. Dia mengatakan keleluasaan itu merupakan norma yang harus ada di dalam Rancangan APBN 2025 yang kelak akan dibahas lebih lanjut oleh DPR.

"Kami memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan norma-norma yang sesuai dengan visi-misi pemerintahan baru," kata Cucun ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (9/7/2024).

Sebelumnya dalam Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah 2025, Banggar menyatakan berkomitmen memberikan kelonggaran seluas-luasnya pada presiden terpilih agar dapat menjalankan visi misinya.

Baca: Tahun Pertama Prabowo: APBN Bakal Dikuras Genjot Ekonomi

Keleluasaan itu akan diberikan dengan memastikan tetap sesuai dengan aturan perundangan. Selain itu, Banggar menyatakan RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program presiden terpilih.

Cucun mengatakan norma tersebut dimasukan karena RKP dan RAPBN 2025 ini masih memuat program-program yang dititipkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, DPR perlu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga bisa menjalankan program-program prioritasnya.

"(KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) dan RKP dibikin oleh pemerintahan lama, terus harus dijalankan pemerintahan baru, sementara pemerintahan baru punya janji politik yang harus segera dijalankan. Nah jangan sampai seperti itu, sehingga nanti terjadi penumpukan," katanya.

Cucun mengatakan program-program yang terlalu menumpuk dikhawatirkan juga bisa berdampak pada penambahan defisit. Karenanya, Banggar mengatakan norma keleluasaan harus dimasukan agar pemerintah Prabowo-Gibran bisa lebih lincah menjalankan program-programnya.

"Makanya tadi normanya dimasukan," kata dia.

Meski demikian, Cucun mengatakan hal itu bukan berarti DPR meminta Prabowo tidak melanjutkan program Jokowi. Dia mengatakan program Prabowo kelak juga harus mempertimbangkan tema inklusif dan berkelanjutan. Keleluasaan yang diberikan, kata dia, harus tetap disesuaikan dengan program-program terdahulu.

"Kita kan pakai tema inklusif dan berkelanjutan, jadi program yang sustainable masih harus dijalankan, misalnya program pengentasan kemiskinan ekstrem," kata dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Ungkap Jokowi Minta Para Menteri Buka-Bukaan Data