Lengkap! Begini Target-Target Prioritas Pembangunan Prabowo 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati secara rinci target-target prioritas pembangunan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran 2025.

Target-target atau sasaran pembangunan itu mulai dari indikator fiskal, pertumbuhan ekonomi, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hingga proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap produk domestik bruto (PDB).

Keseluruhan target atau sasaran pembangunan 2025 itu telah disepakati Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia dalam Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP Tahun 2025.

"Pada setiap catatan dalam bagian ini menjadi bagian dari tindak lanjut dan penguatan upaya kebijakan serta program pemerintah dalam APBN 2025. Apakah ini dapat distujui?" kata Ketua Banggar Said Abdullah yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Untuk postur fiskal, telah disepakati Pendapatan Negara 12,30 - 12,36% dari PDB, Belanja Negara 14,59 - 15,18%, Belanja Pemerintah Pusat 10,92 - 11,17%,Transfer ke Daerah 3,67 - 4,01%, Keseimbangan Primer defisit 0,14 - 0,61%, Defisit 2,29 - 2,82%, Pembiayaan Investasi minus 0,30 - 0,50%, Rasio Utang 37,82 - 38,71%.

Untuk target dan indikator pembangunan di antaranya Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6%, Rasio Gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,0%, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56, Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0%, Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0%. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6%, Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-108.

Sementara itu, untuk sasaran prioritas nasional berupa terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia Indeks Demokrasi Indonesia 81,69-85,23, Indeks Aktualisasi Pancasila 79,37, Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 71-80, Indeks Hak Asasi Manusia 2,75.

Sasaran prioritas untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara di antaranya Asia Power Index (Military Capability) 20, Asia Power Index (Diplomatic Influence) 61,54, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 67,5, Global Cybersecurity Index 94,92, dan Indeks Keamanan Laut Nasional 60.

Untuk sasaran mendorong kemandirian bangsa Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 7,21%, Indeks Ketahanan Energi 6,77, Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional 3,45-3,60, Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global peringkat 3, Indeks Ekonomi Hijau 70,8, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 24% (16 terdaur ulang), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,37, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,49, Kontribusi PDB Maritim 8,1%, Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 38,76, dan Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global peringkat 45.

Sasaran lainnya, seperti Stok Infrastruktur terhadap PDB 51%, Total Aset Sektor Keuangan/PDB 136,7%, Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun 3,00-3,50 Juta Orang, Rasio PDB Pariwisata 4,60%, Devisa Pariwisata US$ 22,10 miliar, dan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 7,92%.

Sasaran terkait pendidikan, yakni Rata-rata nilai PISA untuk Membaca 396, Matematika 404, Sains 416, Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas 9,33 tahun, Harapan lama sekolah 13,32 tahun, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 34,92%, Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi 66,78%, Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca 62,89, Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi 54,36, Kesehatan Untuk Semua Usia Harapan Hidup 74,43 tahun.

Kesehatan di antaranya sasaran untuk Usia Harapan Hidup 74,43 tahun, dan kualitas dan masyarakat inklusif seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,424, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 70,29, Indeks Perlindungan Anak 65,03, Indeks Pembangunan Pemuda 65,62, Indeks Pembangunan Gender 92,15, Mobilitas Penduduk Lanjut Usia 94%, dan Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas 69%.

Terkait sasaran Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di antaranya Peringkat Indeks Inovasi Global 60, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50-5,00%.

Untuk Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, sasarannya di antaranya Rasio PDB Industri Pengolahan 19,34-19,60%, dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto 30,1-30,2% PDB, Ekspor Barang dan Jasa 21,0-21,6% PDB, dan Biaya Logistik 13,5% PDB.

Sasaran Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional 44,35%, dan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 67%, dan Persentase desa mandiri 4%. Ini terkait dengan sasaran Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Adapula Indeks Pembangunan Hukum 0,69, Indeks Persepsi Korupsi 38, Indeks Pelayanan Publik 3,68, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,00, Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 1,7, Return on Asset (ROA) BUMN 3,45%.

Rasio Perpajakan terhadap PDB pun telah disepakati pula sebesar 10,70-11,20%. Lalu, untuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 71,07, dan Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB 0,137%