Bos Properti Penasaran Kok Bisa Backlog Perumahan di RI 10 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah berulang kali menyebut pentingnya memiliki rumah layak huni. Sebab, rumah layak huni merupakan salah satu indikator kesejahteraan, dan telah terbukti berperan menekan stunting dan kemiskinan. 

Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan porsi perhatian dan kebijakan yang lebih terukur dan pasti, juga terkonsolidasi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang membuat orang sulit memiliki rumah, yaitu rumah layak huni. Hal itu, ujarnya, juga telah dimandatkan dalam Undang-Undang. 

Apalagi, lanjut Joko, tidak ada penurunan signifikan backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia.

"2010, data BPS backlognya 13,5 juta. 2020 backlognya 12,5 juta. Dalam 1 dasawarsa penurunan backlog itu sangat kecil. Kenapa? Banyak faktor pastinya. Dari sisi perizinan, kebijakan, penganggaran, juga dari akomodasi oleh sebuah institusi yang bertanggung jawab mestinya," kata Joko dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024). 

"Tapi kita juga kesulitan siapakah backlog itu, ada di mana mereka? Kemudian kriterianya seperti apa backlog itu?," cetusnya.

Karena itu, dia berencana akan mengadakan pertemuan dengan BPS untuk menganalisis data backlog perumahan di Indonesia, termasuk siapa saja yang masuk dalam kriterianya. 

"Sehingga pada saatnya dengan program 3 juta rumah nanti kita bisa berjalan. Karena kriterianya sudah ada, pembangunannya juga sudah matching," ucapnya.

"Agak aneh sekarang ini ketika dinyatakan data BPS 12,57 juta, kemudian data Susenas jadi 10 juta, tapi ada oversupply apartemen. Ada kesulitan menjual. Tarohlah ada tekanan pendapatan terhadap yang 10 juta itu, nggak mungkin semuanya, 50% sudah besar," tukasnya.

Karena itu lah, jelas Joko, dengan memverifikasi profil 10 juta backlog tersebut menjadi penting, sehingga kebijakan yang akan diambil tepat dan cepat. 

Joko pun tak menampik, dengan kondisi tersebut, diperlukan kementerian atau badan khusus yang menangani perumahan di Indonesia. 

"Ketika bicara propertinomic, kita ada 4 pilar. Yaitu institusional. Institusi pertama adalah kementerian, bahkan kalau boleh Kemenko. Karena apa? Kita bicara tanah, pengadaannya, bicara penganggarannya, sektor yang backbonenya ada 185 industri. Dan di sana ada faktor indikator kesejahteraan yang sudah terbukti, bahwa rumah layak huni ini bisa menekan stunting, juga kemiskinan," pungkas Joko.