Upaya Jakarta Capai Target SDGs, Kurangi Kemiskinan & Tata Lingkungan
Jakarta, CNBC Indonesia - Peningkatan arus urbanisasi global menjadi sebuah keniscayaan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Berkelanjutan (SDGs) menuntut fokus pada percepatan kemajuan yang berkelanjutan secara lokal. Jakarta pun turut dituntut untuk mencapai target tersebut dengan mengurangi kemiskinan hingga tata lingkungan.
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan Agenda 2030, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya yang berfokus pada beberapa aspek. Pertama, penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 18,96 triliun untuk mengatasi masalah tersebut.
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun dalam rangka salah satunya mengimplementasikan program SDGs. Termasuk subsidi transportasi umum, bantuan makanan tambahan bagi anak-anak, dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat," jelas Heru dalam pembukaan 2024 International Mayors Forum, Selasa (2/7/2024).
Kedua, dia menjelaskan, pihaknya berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif. Heru mencontohkan seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan badan usaha milik daerah Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan di Jakarta dengan bersinergi bersama swasta.
Adapun pemberian sembako murah ini rutin dilakukan hampir setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan. Harapannya, kebutuhan dasar pangan dapat dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia, sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi.
Ketiga, menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan. Menurut data PBB pada tahun 2018, sebanyak 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68% di tahun 2050. Wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Jakarta.
"Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi Pemda DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif," ujar dia.
Sementara itu, alternatif yang dimaksud adalah mengubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas, memperbaiki sarana-prasarana, dan tentunya pemerintah daerah juga membangun rumah susun yang cukup besar dan luas.
Lebih lanjut, Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30% pada tahun 2030. Asal tahu saja, Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5,21 persen dari 3.354 hektare. Untuk terus meningkatkan capaian ruang terbuka hijau, sepanjang tahun 2023-2024, Pemprov DKI Jakarta telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman.
Selain itu, Jakarta berupaya meningkatkan kelayakhunian kota dengan mengendalikan banjir. Upaya ini dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian PUPR berupa pelaksanaan percepatan pembangunan Tanggul Pengaman Pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.
Sebagai pusat aktivitas penduduk, Jakarta berupaya menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan dengan mendorong 70% orang-orang yang berada di sekitar titik simpul moda transportasi atau area transit oriented development (TOD).
"Penerapan konsep ini melibatkan pembangunan dan peningkatan transportasi publik secara massal guna menyesuaikan masyarakat beralih menggunakan angkutan umum dalam aktivitasnya sehari-hari," ungkap dia.
Terkait pengaturan tata ruang, konsep TOD juga menciptakan kemandirian kawasan dengan mendorong penyediaan berbagai macam fasilitas untuk aktivitas serta kebutuhan masyarakat dalam radius tempat tinggal mereka sehingga dapat meningkatkan efisien mobilitas penduduk.
Di samping itu, Heru menyebutkan bahwa Jakarta terus berupaya meningkatkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan karir yang setara. Saat ini, 57,58% dari total pegawai yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta adalah perempuan. Lebih jauh, sebanyak 27,1% dari pucuk tertinggi pemimpin di wilayah DKI Jakarta atau di Pemprov DKI Jakarta ditempati oleh perempuan.
"Jadi 27,1 persen pejabat DKI adalah perempuan. Kami percaya dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender akan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif," ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI berupaya memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dengan meningkatkan jaringan distribusi air bersih perpipaan, berinvestasi pada teknologi desalinasi, serta meningkatkan penangkapan air hujan untuk mencapai target 100% cakupan air bersih perpipaan pada tahun 2030.
Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan manajemen sanitasi dengan memperluas layanan pengelolaan air limbah terpusat, termasuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk mengelola air limbah domestik dan mencegah pencemaran.
"Pada tahun 2021, Jakarta telah menyusun dokumen Voluntary Local Review pertamanya untuk mengkomunikasikan pencapaian agenda 2030," tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga turut berpartisipasi dalam 2024 International Mayors Forum yang menjadi wadah dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan tentang aspek-aspek utama yang terkait dengan implementasi Agenda 2030
2030 dan SDGs. Forum ini akan berfokus pada enam agenda, yakni sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi.
"Antara lain adalah komitmen terkait dengan situasi ketahanan pangan, terkait perubahan iklim dan berkelanjutan kota di dunia tentunya di Jakarta, dan program itu sebagian sudah saya sampaikan bahwa Jakarta komitmen adalah untuk mengurangi perubahan iklim menambah ruang terbuka hijau," imbuhnya.
Sedangkan, untuk ketahanan pangan pemerintah pun meningkatkan stok pangan guna mengantisipasi kekurangan pangan. Ini mengingat, pada 2050 akan kebutuhan pokok pangan dunia berkurang.
"Di luar itu pembangunan infrastruktur terkait transportasi, penanggulangan banjir, terkait juga kondisi lingkungan untuk memperbaikinya demi menuju kota global dan juga mempertahankan kota Jakarta tetap tumbuh," tandas dia.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now: Walikota Sedunia Kumpul di International Mayors Forum
