70% Masyarakat Tinggal di Kota pada 2050, Apa yang Harus Disiapkan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkotaan memiliki daya tarik yang tinggi bagi banyak masyarakat, sehingga mereka sangat ingin tinggal dan mengadu nasib di sana. Dari situ, pemerintah harus berbenah menyiapkan kota yang berkelanjutan dan layak huni bagi setiap warganya.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2018 sebanyak 54% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68-70% pada tahun 2050.

Berkaca dari situ, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Jakarta.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Jadi Pemda DKI Jakarta tidak melakukan pemindahan warga. Ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif," kata dia dalam pembukaan 2024 International Mayors Forum, Selasa (2/7/2024).

Alternatif yang dimaksud adalah mengubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas. Pemprov DKI Jakarta juga membangun rumah susun yang besar dan luas. Hal ini juga dibarengi oleh perbaikan sarana dan prasarana terkait tempat tinggal warga.

Selain itu, Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30% pada tahun 2030 demi mewujudkan visi kota global yang berkelanjutan. Adapun capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada tahun 2023 berada di level 5,21% dengan luas lahan 3.354 hektare (Ha).

Untuk terus meningkatkan capaian ruang terbuka hijau, sepanjang tahun 2023-2024, Pemprov DKI Jakarta telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman. Upaya ini dilakukan terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau guna meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup.

Jakarta pun berusaha meningkatkan kelayakan kota sebagai tempat tinggal dengan mengendalikan banjir. Melalui sinergi bersama Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan pembangunan Tanggul Pengaman Pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.

Lebih lanjut, sebagai pusat aktivitas penduduk, Jakarta berupaya menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan dengan mendorong 70% orang-orang yang beraktivitas di sekitar titik simpul moda transportasi atau area transit oriented development (TOD) agar mau menggunakan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari. Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan transportasi publik secara massal.

"Terkait pengaturan tata ruang, konsep TOD juga menciptakan kemandirian kawasan dengan mendorong penyediaan berbagai macam fasilitas untuk aktivitas serta kebutuhan masyarakat dalam radius tempat tinggal mereka sehingga dapat meningkatkan efisiensi mobilitas penduduk," ungkap Heru.

Tidak ketinggalan, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dengan meningkatkan jaringan distribusi air bersih perpipaan, berinvestasi pada teknologi desalinasi, serta meningkatkan penangkapan air hujan untuk mencapai target 100% cakupan air bersih perpipaan pada tahun 2030.

"Kami juga mengoptimalkan manajemen sanitasi dengan memperluas layanan pengelolaan air limbah terpusat, termasuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk mengelola air limbah domestik dan mencegah pencemaran," tukasnya.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal UN DESA, Navid Hanif menuturkan, hampir 70% populasi dunia diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Wilayah perkotaan juga menyumbang hampir 80% produksi ekonomi serta 60-80% konsumsi energi global dan 75% emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan energi.

"Hampir 70% populasi dunia diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Perkotaan mengonsumsi lebih dari dua pertiga energi dunia," ujarnya.

Menurut dia, lebih dari separuh penduduk dunia sudah tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2018, dan diproyeksikan bahwa lebih dari dua pertiganya akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030. Oleh sebab itu, pekerjaan pemerintah daerah dan lokal sangat penting dalam SDG: 65% dari target SDG terkait dengan pekerjaan dan mandat pemerintah daerah, pelokalan SDG diperlukan untuk pencapaiannya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, pelokalan menjadi lebih penting dari sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk menerjemahkan aspirasi global menjadi hasil yang konkret di tingkat lokal.

Demikian, SDG tidak dapat dicapai tanpa investasi yang ditingkatkan dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti perumahan yang berkualitas dan terjangkau, akses ke pendidikan yang berkualitas, sistem transportasi umum yang berkelanjutan, layanan kesehatan dan sanitasi, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman, dengan fokus khusus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan di tengah meningkatnya ketidaksetaraan.

Untuk itu, 2024 International Mayors Forum digelar sebagai wadah dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan tentang aspek-aspek utama yang terkait dengan implementasi Agenda 2030 dan SDGs. Forum ini akan berfokus pada enam agenda, yakni sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi.