
Sri Mulyani Laporkan Anggaran IKN Baru Terserap Rp 5,5 T per Mei 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 5,5 triliun pada Mei 2024. Adapun, pagu belanja IKN mencapai Rp 40 triliun pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan secara keseluruhan dari 2022 hingga 2024, alokasi anggaran APBN untuk IKN mencapai Rp 72,5 triliun. Dengan anggaran besar ini, Sri Mulyani berharap IKN sudah mulai bisa digunakan pada 17 Agustus 2024, bertepatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun.
"Tahun ini dari Rp 40 triliun baru dibayar Rp 5,5 triliun terutama untuk pembangunan kawasan IKN, istana, Kemenko dan kementerian lain, tower rusun ASN, pertahanan dan keamanan maupun tapak menteri dan RS IKN, jalan tol, jembatan, bandara VVIP dan penyempurnaan bendungan Sepaku," ungkapnya.
Adapun, anggaran non-infrastruktur, termasuk pengamanan operasional OIKN, mencapai Rp 2 triliun.
Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan progres terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menyambut HUT RI ke-79. Berbagai proyek dalam menyambut upacara sudah berkisar di angka 82% dan ditargetkan bisa fungsional, salah satunya adalah Kantor Presiden.
"Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, batch pertama itu sudah 82% secara keseluruhan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).
Diana mengatakan Kementerian PUPR pun menargetkan agar semua proyek tahap bisa fungsional dan bisa mulai dimanfaatkan pada akhir Juli. Walhasil, dia mengatakan bahwa Kantor Presiden sudah bisa ditempati Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan progres terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menyambut HUT RI ke-79. Berbagai proyek dalam menyambut upacara sudah berkisar di angka 82% dan ditargetkan bisa fungsional, salah satunya adalah Kantor Presiden.
"Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, batch pertama itu sudah 82% secara keseluruhan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dikutip dari Detikcom, Kamis (27/6/2024).
Diana mengatakan Kementerian PUPR pun menargetkan agar semua proyek tahap bisa fungsional dan bisa mulai dimanfaatkan pada akhir Juli. Walhasil, ia mengatakan bahwa Kantor Presiden sudah bisa ditempati Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024.
(arm/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Presiden RI Ajak Dunia Wujudkan Tata Kelola Air Berkelanjutan