Jokowi Sudah Belanja Rp 1.145,3 Triliun Tahun Ini, Untuk Apa Saja?

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
24 June 2024 15:36
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menghabiskan Rp 1.145,3 triliun anggaran belanja dalam APBN 2024 hingga Mei 2024. Nilai belanja itu naik 14% dibanding realisasi belanja APBN per Mei 2023 yang sebesar Rp 1.004,9 triliun.

Dibandingkan dengan target belanja tahun ini yang sebesar Rp 3.325,1 triliun, realisasi tersebut telah terserap 34,4%.

"Belanja pemerintah akan terus dipusatkan dengan situasi dan tekanan yang muncul untuk semaksimal mungkin memberikan manfaat pada masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Belanja negara sebesar Rp 1.145,3 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 824,3 triliun, naik 15,4% dari realisasi bulan yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah sebesar Rp 321 triliun, atau naik 10,5% dibanding realisasi Mei 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, dari total belanja pemerintah pusat, yang langsung dinikmati masyarakat manfaatnya senilai Rp 640,9 triliun. Terdiri dari belanja perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Ini semua dengan total Rp 640,9 triliun hingga Mei sudah kita cairkan pada 2024. Nah tekanan global yang akan terus kita waspadai harus kita kelola," tegasnya.

Untuk belanja perlindungan sosial atau bansos dalam bentuk program keluarga harapan (PKH) telah dicairkan pemerintah sebesar Rp 14,2 triliun. Kemudian, ada kartu sembako senilai Rp 22,3 triliun.

Belanja pendidikan dalam bentuk program Indonesia pintar Rp 7,1 triliun, program kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah Rp 6,7 triliun, bantuan operasional sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama Rp 5,2 triliun, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN Rp 875,5 miliar.

Adapun untuk belanja infrastruktur, dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur senilai Rp 56,6 triliun antara lain untuk infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, Gedung Dikti, dan kapasitas satelit.

Untuk kesehatan dalam bentuk belanja program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN sebesar Rp 19,3 triliun.

Program keterjangkauan energi dalam bentuk belanja subsidi BBM Rp 6,6 triliun, dan subsidi LPG 3 Kg senilai Rp 26,8 triliun.

Belanja di sektor pertanian dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter senilai Rp 727,9 miliar. Sedangkan UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2 juta debitur.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Bansos Nyaris Rp500 T di 2024, Sri Mulyani Buka Suara

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular