DPR Panggil Kementan-Bos PT Pupuk Bongkar Borok Program Pupuk Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemberian pupuk subsidi ke petani kerap masih menjadi masalah tahunan. Komisi IV DPR RI saat ini tengah menggelar rapat untuk membahas persoalan pupuk bersubsidi, di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Dalam rapat itu dihadiri oleh Sekjen Kementan Prihasto Setyanto, Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu, dan Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Baca: Jokowi Ingatkan Neraka Iklim di Depan Mata, Ancam Produksi Beras RI?

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan tingginya harga pupuk dinilai memberatkan petani, sehingga pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk subsidi. Hanya saja pemberian pupuk subsidi terus mengalami permasalahan.

"Pemberian pupuk subsidi tiap tahun yang diberlakukan masuk mengalami beberapa permasalahan, jumlah alokasi yang tidak cukup, pengurangan pupuk subsidi, hingga kebocoran di lokasi penyaluran," kata Sudin saat membuka rapat.

Foto: Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP) Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Selain itu menurutnya petani juga kesulitan mendapatkan pupuk komersial atau non subsidi yang harganya terjangkau. Tentunya itu berdampak pada harga produksi petani.

Tidak hanya itu menurut Sudin ia juga mendapatkan surat kebutuhan terhadap pupuk subsidi dari Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lamongan yang mencapai 93,41 ribu ton. Dalam rapat itu Sudin juga mengatakan akan membahas hutang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia.

Saat paparan, Sekjen Kementan Prihasto Setyanto membeberkan fakta adanya penurunan produksi beras di tahun 2023 karena adanya berbagai permasalahan. Salah satunya alokasi pupuk subsidi yang berkurang.

Baca: Jurus Jokowi Lawan Kekeringan Panjang Juli-Oktober: Pompanisasi

"Penurunan produksi beras 2023 sebesar 0,44 juta ton salah penyebabnya terkait persoalan aksesibilitas pupuk subsidi. Volume pupuk subsidi yang terus dikurangi dan tahun 2024 hanya tinggal 50% dibanding tahun 2018," kata Prihasto.

Selain itu permasalahan terkait aksesibilitas pupuk lainnya yang berpengaruh ke produksi beras antara lain, 17-20% petani tidak bisa menggunakan kartu tani, petani hanya diberi pupuk 1 kali tanam, dan ada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang tidak boleh menerima pupuk subsidi.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mentan Amran Buka Suara Kapan Pupuk Organik Jadi Pupuk Subsidi Berlaku