Nah! Ini Cara Sri Mulyani Tangani Daerah 'Liga Primer' di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah tetap mengacu pada dinamika dan kapasitas masing-masing pemerintah daerah. Hal ini ditegaskannya dalam rapat kerja dengan DPD RI, Selasa (11/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan pihaknya, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas memandang masalah transfer anggaran ke daerah itu tetap harus diatur penerapannya. Nilai transfernya dihubungkan dengan kinerja masing-masing daerah. Hal ini berlaku bagi daerah otonom yang pengaturannya diserahkan ke pemerintah daerahnya.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan kebebasan yang diterima daerah otonom bukan berarti bebas tanpa syarat.

"Kita tidak ikut campur...tapi harusnya daerah dengan otonomi mereka, resources pusat untuk capai kinerja (pemda) itu, bukan untuk lainnya. Jadi kebebasan itu memang kebebasan yang ada syaratnya yaitu mencapai kinerja bukan bebas dikasih uang terus aku boleh pakai untuk apa saja," paparnya, Selasa (11/6/2024).

Oleh karena itu, dia menuturkan pemerintah membuat standar pelayanan minimum. Termasuk, dalam hal penuntasan stunting. Jika hal ini tidak dilakukan, maka prioritas pemerintah daerah bisa saja berbeda.

"Dinamika di daerah, dengan politik di daerah bisa saja prioritasnya beda sama sekali, sehingga kalau kita kasih otonomi tanpa ada performance kinerja kita nanti kecewa banyak, resources ditransfer enggak ngefek ke masyarakat," ujarnya.

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan, kata Sri Mulyani, dia sempat bertukar pikiran dengan menteri keuangan di Australia. Menurutnya, di Australia selalu ada tensi mengenai keterhubungan antara kinerja dan tujuan untuk memberikan otonomi ke daerah.

"Ini selalu menjadi salah satu yang perlu kita seimbangkan," katanya.

Sri Mulyani mengatakan daerah yang sudah bagus masuk ke dalam 'liga primer', meminjam istilah dalam sepak bola.

"Benarkan yang bagus masuk liga primer," ungkapnya.

"Itu enggak akan berantem dengan liga tingkat RT...karena kita sudah tahu mereka level mainnya gini, tingkat kompetisinya gini," sambungnya.

Intinya, menurut Sri Mulyani, pemerintah ingin tidak ada lagi 'micro manage' untuk daerah yang sudah mapan. Namun, untuk daerah yang masih belum mandiri, harus dipandu.

"Untuk daerah mencla mencle, melipir-melipir itu tadi, kita perlu harus (pendampingan), kalau enggak dananya hilang," tegasnya.