Kupas Tuntas Kolaborasi BPD untuk Membiayai Pembangunan Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat krusial dalam pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi di tiap daerah. Kolaborasi antar BPD pun diperlukan untuk memastikan pembiayaan pembangunan nasional tepat sasaran dan tepat guna.

Asal tahu saja, potensi BPD sebagai lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia sebenarnya sangat besar. Sayangnya, sejumlah BPD masih menghadapi tantangan berupa kurangnya Modal Inti Minimum (MIM).

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah menyebut bahwa penguatan permodalan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar BPD dapat terus berkembang.

Peran serta pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali (PSP) juga memegang peranan penting untuk memenuhi ketentuan pemenuhan modal inti yang diatur dalam POJK yang mewajibkan bank milik pemerintah daerah untuk memenuhi modal MIM paling sedikit Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2024.

Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2023, terdapat 105 bank umum, termasuk 27 di antaranya adalah BPD yang terdiri dari 24 BPD konvensional dan 3 BPD syariah.

Sampai saat ini terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari situ, dua BPD di antaranya akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri dan 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk kelompok usaha bank (KUB).

Baca: Bahlil Janji 80% Investor Swasembada Gula dan Bioetanol dari Lokal

Untuk itu, BPD Forum 2024 akan digelar dengan tema "Kolaborasi BPD untuk Membiayai Pembangunan Negeri" pada Selasa, 11 Juni 2024.Acara ini memiliki tiga sesi panel diskusi dengan tema berbeda.

Panel pertama, topik pembahasan yakni mengenai evaluasi kolaborasi yang sudah terjalin di industri BPD, bagaimana evaluasi terhadap bentuk-bentuk kolaborasi atau sinergi yang sudah terjalin antar BPD selama beberapa tahun terakhir ini.

Tak hanya itu, dalam sesi ini juga akan dibahas terkait apa saja peluang-peluang kolaborasi lainnya yang bisa dikembangkan oleh pelaku di industri BPD ke depan serta apakah ada harapan untuk tematik atau program khusus yang dikembangkan ke depan.

Sesi ini juga membahas mengenai tantangan yang diantisipasi saat menjalin kolaborasi antara BPD dan juga tantangan yang perlu diantisipasi saat BPD bersinergi dengan pelaku di industri keuangan lainnya.

Selanjutnya, panel kedua akan membahas soal BPD menjadi pilar utama pembangunan daerah. Panel ini akan membahas soal strategi utama yang perlu dipersiapkan agar BPD bisa menjadi pilar utama koordinasi pemerintah di daerah dan kota, hingga masyarakat.

Selain itu, sesi ini akan mengupas tuntas bagaimana tren capaian kontribusi penyaluran kredit perseroan di akhir kuartal 2024. Bahkan, membahas soal sektor-sektor mana yang paling mendapat dukungan penyaluran kredit dari perseroan dan seberapa besar portofolio perseroan di segmen produktif maupun sektor prioritas.

Baca: Mentan Beri Kabar Buruk Soal Produksi Beras Vietnam, Bahaya Intai RI

Sesi tersebut juga mengulas soal bagaimana perseroan selaku BPD yang bertugas menjadi agen pembangunan daerah telah berkontribusi dan berperan aktif mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Terakhir, panel ketiga akan membahas terobosan BPD demi memacu kontribusi kepada negeri. Sesi ini nantinya mengangkat soal peluang dan dampak pemanfaatan skema kerja sama KUB yang tengah didorong OJK. Selain skema KUB, akan dibahas mengenai terobosan apa saja yang saja yang kemungkinan perlu dijajaki agar peran dan fungsi BPD bisa semakin luas, baik di industri perbankan maupun terhadap perekonomian Indonesia.

Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel dan bank bjb.

Jangan lupa, saksikan acara ini secara Live on CNBC Indonesia TV, dan Streaming di CNBCIndonesia.com.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article OJK Sebut KUB Jadi Solusi BPD Kejar Target Regional Champion