Awas! Besok Jangan Lewat Jalan Ini, Ada Demo Besar-Besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Setidaknya 1.000-an buruh diprediksi bakal turun ke jalan besok, Kamis (6/6/2024). Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu akan menggelar aksi demo menolak Program Tapera.

Untuk menghindari kemacetan akibat penumpukan massa, ada baiknya menghindari rute yang jadi lokasi aksi demo besok. Rencananya, aksi demo tolak Tapera ini akan digelar di depan Istana Negara. Massa akan bergerak dari Balaikota Jakarta.

"1.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa menolak Tapera, besok, Kamis 6 Juni 2024. Aksi mulai pukul 10.00 sampai selesai. Titik kumpul di depan Balaikota Jakarta. Tujuan aksi ke Istana Negara," kata Presiden KSPI/ Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Rabu (5/6/2024).

Rencananya, aksi demo itu akan dipimpin langsung oleh Said Iqbal.

Ada 5 tuntutan yang akan diusung dalam aksi demo tersebut, yaitu:

1. Tolak PP Tapera
2. Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal,
3. Tolak KRIS BPJS Kesehatan
4. Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja
5. Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Baca: Protes Tapera Makin Kencang, Kantor Sri Mulyani Kini Buka Suara!

Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran. Di mana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.

Di sisi lain, ada biaya kuliah yang terus melambung tinggi. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung.

Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak. Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Situasi Demo di Patung Kuda Jelang Putusan MK