Target Utang Prabowo Diminta Lebih Kecil, Ini Kata Sri Mulyani!

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal permintaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait penurunan target defisit pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dia mengatakan pembahasan mengenai rancangan APBN 2025 masih berlanjut.

"Ya nanti dibahas," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (5/6/2024).

Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga tak banyak berkomentar mengenai permintaan Suharso yang mendadak itu. Dia mengatakan proses pembahasan rancangan APBN masih berjalan.

"Habis ini (masih) akan ada pembicaraan," kata dia.

Namun, Suahasil menekankan bahwa sampai saat ini, pemerintah masih menetapkan target defisit sesuai rancangan awal yaitu 2,45%-2,82%. "Kita tetap di 2,45% sampai 2,82%," katanya.

Sebelumnya, Suharso tiba-tiba meminta Sri Mulyani menurunkan target defisit APBN tahun anggaran 2025, yang merupakan tahun anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Suharso menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi XI DPR yang juga dihadiri oleh Sri Mulyani dan jajarannya.

Sebagaimana diketahui, pada 2025, Sri Mulyani telah merancang defisit APBN dalam rentang 2,45% sampai dengan 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, Suharso meminta supaya defisit APBN itu diturunkan ke kisaran 1,5% sampai dengan 1,8% dari PDB.

Suharso menjelaskan, defisit itu perlu diturunkan targetnya lebih rendah lagi karena untuk mengakomodasi kepentingan pemerintahan presiden terpilih pengganti Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memiliki ruang penyesuaian anggarannya saat mereka melaksanakan kebijakan anggarannya.

"Kami berharap Bu Menkeu dan dari Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5-1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ucap Suharso.

Ia juga menekankan, ruang fiskal yang lebih rendah ini juga penting didesain karena presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kewenangan luas untuk mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.