Serukan Palestina Merdeka, Menlu Retno Tuntut Netanyahu Patuhi ICC

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa jalan kemerdekaan Palestina masih cukup panjang. Hal ini disebabkan sikap Pemerintah Israel pimpinan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang terus melakukan penindasan atas negara itu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Rabu (45/6/2024), Retno menyebut bahwa tindakan Israel terhadap warga Palestina, baik di Tepi Barat dan Gaza, semakin parah. Retno memaparkan bahwa saat ini bangsa Palestina terus terusir dan diisolasi oleh Tel Aviv.

"Tanah Palestina makin digerogoti oleh Israel sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina makin berkurang atau shrinking. Penduduk terus terusir dan terbunuh," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Israel juga telah mengalamatkan tudingan dari serangan terhadap PBB dan organisasi turunannya yang mengurusi pengungsi Palestina, UNRWA, sebagai organisasi yang mendukung milisi Hamas, yang dicap sebagai teroris dan musuh nomor satu oleh Tel Aviv.

"Lembaga yang mengurusi pengungsi UNRWA dilemahkan bahkan akan di label sebagai organisasi teroris, Gaza sudah menjadi wilayah yang tidak layak ditinggali dengan lebih 70% infrastrukturnya tidak berfungsi, Two State Solution sudah mulai ditolak oleh Netanyahu."

"Di tengah keluarnya perintah dari ICC kepada Israel agar Israel menghentikan (serangannya), ini jelas merupakan tindakan Israel untuk melawan hukum internasional," tegasnya.

Untuk menghadapi situasi ini, Retno menjelaskan Indonesia akan menggunakan segala cara yang ada untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di Dewan HAM PBB, pihak RI mendorong implementasi Two State Solution dan mendorong lebih banyak negara Eropa utamanya Uni Eropa untuk mengakui negara Palestina.

Retno memaparkan bahwa setelah dari forum itu, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengakui kedaulatan dan eksistensi negara Palestina. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Slovenia.

"Sudah terdapat 144 negara yang mengakui Palestina dengan demikian masih terdapat 49 negara yang belum mengakui Palestina. Sebagian besar mereka adalah negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara Uni Eropa," tambahnya.

Dari sisi kemanusiaan, Indonesia juga telah memberikan bantuan darat maupun melalui udara dalam menunjang kebutuhan masyarakat di Gaza. Diketahui, bantuan logistik bagi warga sipil saat ini menghadapi hambatan karena sejumlah donor UNRWA seperti Amerika Serikat menghentikan pendanaannya untuk organisasi tersebut.

"Bantuan untuk UNRWA kita tingkatkan beberapa kali dan kedepan bantuan akan disesuaikan terus dengan kebutuhan."

Lebih lanjut, Retno meminta agar Israel mau mematuhi keputusan Pengadilan Internasional agar dapat menghentikan serangannya ke Gaza. Ia juga meminta Tel Aviv agar mematuhi skema Two State Solution seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Oslo.

"Dewan Keamanan PBB juga punya peran penting dalam memaksa Israel menjalankan keputusan Pengadilan Internasional dan terus berusaha menyelesaikan proses keanggotaan Palestina di PBB," tuturnya.