Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Begini Update Terbaru Proyek IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pihak Istana mengumumkan kabar terkait pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Lantas bagaimana dengan nasib IKN?

Sebagai gantinya, Jokowi telah menunjuk 2 sosok sebagai Plt untuk menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Kedua sosok tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Baca: Ketua dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan sejauh ini proyek pembangunan IKN masih sesuai target. Pemerintah terus meningkat investasi serta percepatan pembangunan IKN.

"Justru kalau sekarang dari APBN sudah masuk 80% pembangunan batch 1 maupun 2, nanti Pak Presiden mau ke IKN jadi nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN," ungkap Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Foto: Jokowi saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. (Tangkapan layar Instagram @jokowi) Jokowi saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. (Tangkapan layar Instagram @jokowi)

"Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerja sama yang belum jelas. Untuk itu kami tugasnya khusus percepatan tadi," imbuhnya.

Lantas dengan mundurnya 2 bos IKN tersebut, apakah investor masih percaya?

"Saya kira kalau tugas Plt itu sama dengan Kepala OIKN yang kemarin saya bisa menjelaskan itu," ucapnya.

Baca: Diangkat Jokowi Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Ini Fokus Basuki

Saat ini, Tim Terpadu PDSK juga akan fokus untuk menyelesaikan status 2.086 hektare lahan di IKN. Pemerintah juga telah menyiapkan relokasi maupun ganti rugi agar masyarakat tak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN.

"Belum tentu (rumah warga digusur) tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan (ganti rugi) warga, kalau tidak bisa nanti IKN yang akan mengalihkan kepentingan warga harus diutamakan. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara tapi juga ada penyelesaian butuh rumah, sekolah, jalan terpaksa kepentingan warga diutamakan," jelasnya.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Basuki: IKN Bukan Buat Jokowi, tapi Buat Milenial dan Gen Z