Ini Titipan yang Paling Sering Diminta Pengusaha ke Prabowo, Apa Itu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada usulan pengusaha yang sering disampaikan pengusaha terkait kementerian pada periode Prabowo-Gibran. Yaitu soal permintaan ada kementerian perumahan.

Polemik iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah memanas belakangan ini juga kembali memunculkan usulan pembentukan kementerian perumahan.

Ketentuan Tapera mengharuskan masyarakat, dalam hal ini pekerja diwajibkan menabung untuk membiayai proyek perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah/pendapatan mereka.

Sedangkan, pemberi kerja harus menanggung 0,5 persen sesuai dengan amanat dasar hukum UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Padahal, para pekerja dan pemberi kerja juga masih dibebani sejumlah kewajiban iuran lainnya, seperti PPH 21 sebesar 5-35% sesuai dengan penghasilan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan (JHT) sebesar 5,7% yang ditanggung perusahaan 3,7% dan pekerja 2%. Belum lagi BPJS Kesehatan dengan besar potongan 5% dengan tanggungan perusahaan 4% dan pekerja 1%, serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani pun mengusulkan agar pemerintahan berikutnya, untuk membentuk kementerian baru yang khusus menangani masalah perumahan dan perkotaan.

Sebagaimana diketahui, di dalam kabinet Indonesia Maju yang dinakhodai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, masalah terkait perumahan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mana kementerian tersebut juga menangani persoalan infrastruktur nasional.

"Makanya kami usulkan waktu itu untuk adanya kementerian baru, Kementerian Perumahan. Soalnya ini perlu diatur secara baik perumahan dan perkotaan. Ini usulan berdasarkan roadmap Apindo," kata Shinta saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Apindo Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Adapun usulan pembentukan kementerian perumahan ini juga selaras dengan salah satu visi besar Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Di mana Prabowo ingin melaksanakan program tiga juta unit rumah bagi mereka yang belum memiliki rumah.

"Saudara - saudara sekalian kita juga akan membangun tiga rumah untuk mereka yang belum punya rumah" ungkap Prabowo dalam Debat Capres Final pada Minggu (4/2/2024).

Prabowo merinci "satu juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan". imbuhnya

Langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi backlog Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi.

Backlog ini merupakan istilah yang merujuk kepada jumlah rumah atau unit perumahan yang belum selesai dibangun atau belum tersedia untuk dihuni. Backlog perumahan bisa diibaratkan antrian panjang bagi orang-orang yang membutuhkan rumah tetapi rumahnya belum tersedia atau belum dibangun.