PDIP Mau Prabowo Stop Tambah Utang! Lah, Isi Kas Negara Pakai Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia-Fraksi PDI Perjuangan menyarankan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dibuat mengarah ke defisit 0%. Sejumlah ekonom berpandangan partai berlambang banteng itu tengah menyarankan agar APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo dibuat menggunakan pendekatanfiscal austerity.

"Itu fiscal austerity, semacam pengencangan ikat pinggang," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Felianty dikutip pada Kamis, (30/5/2024).

Baca: Bukan Utang! Ini Masalah Terbesar di APBN untuk Prabowo-Gibran

Pengetatan anggaran atau austeritas dapat diartikan sebagai rangkaian kebijakan ekonomi dengan tujuan mengurangi defisit anggaran pemerintah. Telisa mengatakan pendekatan kebijakan tersebut biasa diterapkan ketika negara menghadapi krisis. Misalnya krisis finansial ataupun krisis lainnya yang diakibatkan nilai tukar mata uang.

Telisa menilai kecil kemungkinan pemerintahan baru akan menerapkan kebijakan seperti itu. Selain karena tidak adanya krisis, kata dia, pemerintahan baru cenderung menghindari kebijakan yang tidak populer seperti ini.

"Dengan defisit diarahkan menuju 0%, itu dilakukan dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran," kata dia.

Telisa mengatakan pemerintahan baru malahan cenderung untuk menambah pengeluaran. Sebab, kata dia, pemerintahan baru biasanya memiliki target melaksanakan program 100 hari kerja dan program unggulan lainnya. "Jadi kecil kemungkinan pemerintahan baru mau untuk melakukanfiscal austerity," katanya.

Baca: Mimpi Besar Prabowo Bisa Kandas Jika APBN 2025 Dibuat Tanpa Utang

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang digelar pada Selasa, (28/5/2024).

Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan menganjurkan agar pemerintah mendesain APBN 2025 untuk mengarah pada defisit 0%. PDIP menyatakan kebijakan yang mengarah pada defisit 0% perlu dilakukan di masa transisi antara pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo. Selain itu, PDIP menyarankan belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun rencana pembangunan jangka menengah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai permintaan PDI Perjuangan itu hampir tidak mungkin dilakukan. Dia mengatakan berdasarkan teori kebijakan fiskal, belanja negara memang harus didesain lebih besar. Hal itu, kata dia, agar ekonomi bisa lebih ekspansif.

"Menurut teori kebijakan fiskal, belanja pemerintah didorong lebih banyak agar ekonomi lebih ekspansif," kata dia.

Baca: Warga China 4 Dekade Bangun Kerajaan Bisnis di RI, Berakhir Bangkrut!

Meski demikian, Esther menilai belanja pemerintah tersebut tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Salah satunya adalah belanja harus diarahkan ke belanja pembangunan, bukan pengeluaran rutin.

"Namun yang harus diperhatikan adalah belanja sebaiknya diarahkan lebih banyak ke belanja pembangunan daripada belanja rutin," kata dia.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biayai Program Unggulan Prabowo-Gibran, Defisit APBN Masih Aman?