Gabung Geng Negara Maju, Ekonomi RI Bisa Ikutan Meroket

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
29 May 2024 11:10
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan courtesy call dengan salah seorang pimpinan Nikkei Inc. Mr. Daisuke Arakawa di Main Building Imperial Hotel di Tokyo, Jepang, dalam rangkaian acara Nikkei Forum 29th Future Asia, Jumat (24/05). (Dok: Kemenko Perekonomian)
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan courtesy call dengan salah seorang pimpinan Nikkei Inc. Mr. Daisuke Arakawa di Main Building Imperial Hotel di Tokyo, Jepang, dalam rangkaian acara Nikkei Forum 29th Future Asia, Jumat (24/05). (Dok: Kemenko Perekonomian)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperkirakan bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam 3 tahun ke depan akan menambah persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1%. Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyeksi itu merupakan berdasarkan survei internal. Sebab, dengan implementasi praktik OECD akan berdampak positif bagus peningkatan kepercayaan bisnis dan daya saing Indonesia secara global.

"Target kita tentu ada peningkatan selain investasi tetapi juga peningkatan daripada PDB yang sekitar 1%, artinya manfaat bagi dunia usaha, para pekerja dan UMKM itu juga akan mendorong ketahanan eko nasional dari lapangan kerja," ucap Airlangga dalam acara workshop Tim Nasional OECD di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Aksesi OECD juga Airlangga anggap berperan penting dalam mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan, keluar dari middle income trap, dan menuju negara berpendapatan tinggi.

Ia optimistis seluruh target itu akan bisa dinikmati Indonesia setelah bergabung dengan OECD, karena Indonesia harus menyesuaikan 26 kebijakan publiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan OECD bagi negara-negara anggotanya, seperti antikorupsi hingga transparansi pemerintahan.

"Kita ada beberapa yang misalnya terkait dengan praktek untuk tidak korupsi kan kita sudah member menjadi FATF (Financial Action Task Force), kemudian transparansi kita juga ada, misalnya KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi), kemudian ada dari segi perpajakan, kita juga ada pertukaran data yang kita sudah ratifikasi. Jadi fundamentalnya beberapa sudah kita lakukan," ucap Airlangga.

Demi mempercepat penyesuaian kebijakan itu, Presiden Joko Widodo juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD melalui Keppres 17/2024. Ketuanya ialah Menko Perekonomian, dan dibantu oleh Menteri Keuangan serta Menteri Luar Negeri.

"Tim nasional OECD bertugas untuk memastikan semua persyaratan dan standar OECD dapat dipenuhi dengan baik dan tepat waktu," tuturnya.


(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Airlangga Targetkan Indonesia Masuk OECD 2 Tahun Lagi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular