Pembatasan Tak Jalan, Konsumsi BBM Pertalite Bakal Melejit di 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite akan mengalami kenaikan pada 2025 mendatang. Hal tersebut seiring dengan ekonomi nasional yang mulai tumbuh.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memerinci konsumsi BBM jenis Pertalite pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 32,1-32,2 juta kilo liter (KL). Volume tersebut mengalami kenaikan dibanding kuota yang telah ditetapkan pada tahun ini sebesar 31,60 juta KL.

Tak hanya itu, konsumsi jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar Subsidi pada tahun 2025 juga diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 18,6-18,7 juta KL. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan proyeksi pada tahun ini sebesar 17,71 juta KL.

Baca: Pertamina Ramal Konsumsi Pertalite Melejit 33,2 Juta KL di 2025

"Jadi proyeksi konsumsi solar dan Pertalite tahun 2025 kami prognosakan untuk solar ada di angka sekitar 18,6 juta KL hingga 18,7 juta KL, untuk Pertalite ada di angka 32,1 juta KL hingga 32,2 juta KL," ujar Riva dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Rabu (29/5/2024).

Riva menjelaskan setidaknya ada beberapa asumsi yang pihaknya gunakan di dalam menyusun atau menghitung proyeksi konsumsi BBM untuk solar dan Pertalite pada tahun 2025. Salah satunya adalah estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 yang diperkirakan berkisar di angka 5,1-5,5%.

"Dan yang kedua, estimasi pertumbuhan kendaraan bermotor ada di angka 4 sampai 5%, dimana pertumbuhan ini sudah memperhitungkan pertumbuhan EV di tahun 2024-2025," tambahnya.

Baca: Harga BBM 1 Juni Naik? Jokowi & Pertamina Buka Suara

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta agar pengaturan terkait pembatasan pembelian volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi dapat segera terbit.

Aturan tersebut nantinya akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Semula, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa over kuota JBT Solar pada tahun 2023 terjadi lantaran perencanaan kuota diasumsikan dengan terbitnya revisi Perpres 191. Sementara hingga saat ini revisi perpres tersebut tak kunjung rampung.

"Terkait dengan revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus menerus saat ini, karena terakhir memang ada arahan dari Presiden untuk segera diterbitkan," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Senin (27/5/2024).

Menurut dia, saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk segera menyelesaikan revisi Perpres 191. Adapun aturan main tersebut posisinya masih berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Bahkan tadi, hari ini pagi-pagi masih dibahas jadi sekarang posisinya masih di Menko Perekonomian kami masih nunggu keputusan dari Menko Perekonomian karena ini gak hanya nyangkut BPH ada Kementerian terkait harus ada kesepakatan," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-Siap Beli BBM Pertalite Bakal Dibatasi, Ini Kriteria yang Berhak