PDIP Minta Prabowo-Gibran Tak Lagi Tambah Utang RI di 2025

Jakarta, CNBC Indonesia-Fraksi PDI Perjuangan meminta defisit dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok 0% dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDIP menilai tidak sepantasnya pemerintahan baru dibebani.

"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%," kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN 2025 yang dihelat di Gedung DPR RI, Selasa, (28/5/2024).

Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

"Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru," kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia meminta APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.

"Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru," kata dia.

Sebelumnya, defisit APBN pada 2025 direncanakan sebesar 2,45-2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN dirancang dengan defisit yang lebih lebar agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa leluasa dalam pemanfaatan anggaran.

Rancangan ini tertuang dalam KEM-PPKF yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (20/5/2024)