Partai Penguasa DPR Setuju Rancangan Awal APBN Prabowo Dibahas

Jakarta, CNBC Indonesia-Fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra setuju untuk melanjutkan pembahasan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Tiga fraksi penguasa kursi parlemen itu menyatakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang diajukan pemerintah Presiden Joko Widodo dapat dibahas ke tahap selanjutnya.

"Berdasarkan pandangan dan masukan tersebut, fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2025, Selasa, (28/5/2024).

Pilihan Redaksi Kabar Terbaru Cukai Plastik-Minuman Berpemanis, Berlaku 2024? Dalam 4 Bulan, Jokowi Bagi-bagi Bansos Rp55,5 Triliun Dilema Kampus Negeri, antara Subsidi atau Mandiri Setoran Loyo! Kantor Pajak Bakal Gencar Kejar 'Pengemplang' Sri Mulyani Cairkan Dana Pendidikan Rp173,4 T, Buat Apa Saja? PDIP Kritik Keras APBN Warisan Jokowi Buat Prabowo, Ini Isinya!

Meski menyetujui, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan terkait rancangan awal APBN yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut. Edy mengatakan KEM-PPKF 2025 yang disusun oleh pemerintah Presiden Jokowi seharusnya lebih menekankan pada proses transisi ke pemerintahan baru.

Namun, PDIP berpandangan KEM-PPKF justru mengklaim strategi pembangunan jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas 2045. "Oleh karena itu kebijakan KEM-PPKF sepantasnya disusun dalam situasi transisi, bukan mengklaim agenda pembangunan ke depannya," kata dia.

Fraksi Partai Golkar juga menyetujui KEM-PPKF yang diajukan pemerintah untuk dilanjutkan. Namun, Partai Golkar memberikan catatan mengenai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok, yaitu 5,1%-5,5%.

Juru bicara Fraksi Golkar Dewi Asmara menyatakan dapat memahami penetapan asumsi makro itu didasarkan pada perekonomian global dan kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Namun, Golkar berharap target perekonomian awal pemerintahan harusnya bisa lebih tinggi untuk mencapai momentum Indonesia mencapai negara maju pada 2045.

"Karena itu Golkar meminta penjelasan lebih rinci langkah dan strategi untuk mencapai hal tersebut," kata dia.

Senada, Partai Gerindra juga menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya. Meski demikian, Partai Gerindra juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang dianggap terlalu rendah.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Survei Terbaru Parpol: PDIP Vs Gerindra Sengit, PKS Merangsek