Bayar BPJS Kesehatan Sampai Stunting, Sri Mulyani Cairkan Rp46,8 T
Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
28 May 2024 14:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja anggaran kesehatan pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkat secara konsisten tiga tahun terakhir, meski Pandemi Covid-19 sudah tidak lagi menyerang penduduk.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir April 2024, belanja kesehatan sebesar Rp 46,8 triliun atau naik 10,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 42,3 triliun, maupun pada 2022 sebesar Rp 37,4 triliun.
Meski begitu, besaran anggaran kesehatan itu belum melampaui saat masa Pandemi Covid-19 yang senilai Rp 50,2 triliun. Anggaran kesehatan saat merebaknya virus corona di tanah air itu pun menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan naik 42,9% dari periode 2020 sebesar Rp 35,1 triliun.
"Anggaran kesehatan sampai April Rp 46,8 triliun, ini naik doubel digit dari tahun lalu 10,5%. Tahun sebelumnya pun sudah naik 13,1%, jadi ini naik cukup tinggi tanpa Covid," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (28/5/2024)
Sri Mulyani menjelaskan, total belanja kesehatan selama empat bulan pertama 2024 itu antara lain disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 30,1 triliun. Terbesar melalui Kementerian Kesehatan Rp 24,5 triliun, utamanya untuk penyaluran bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96,7 juta peserta PBI JKN.
Lalu, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp 1,4 triliun untuk memfasilitasi dan pembinaan 1.000 ari pertama kehidupan kepada 1,1 juta keluarga dengan anak usia di bawah dua tahun atau baduta.
Untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri sebesar Rp 3,4 triliun, dan pencairan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp 634,5 miliar antara lain untuk pemeriksaan 11,3 ribu sampel obat dan 4,4 ribu sampel makanan.
"Itu fasilitasnya mulai dari tangani stunting bayi di bawah 5 tahun dan juga keluarga-keluarga yang jadi pusat pelatihan untuk perbaikan gizi dan stunting," tutur Sri Mulyani.
Adapula yang dicairkan melalui belanja non kementerian atau lembaga sebesar Rp 3,7 triliun untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri, serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 12,9 triliun di antaranya untuk mendukung dana alokasi umum (DAU) earmark bidang kesehatan, bantuan operasional kesehatan untuk 3.393 puskesmas, bantuan opersional keluarga berencana di 6.094 balai penyuluhan.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Biang Kerok Sektor Kesehatan RI Sulit Berubah
Most Popular