Istri & Anak SYL Bisa Terseret Kasus Cuci Uang, Ini Kata KPK

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dugaan peran keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK bahkan membuka kemungkinan untuk menjerat pihak-pihak yang menerima aliran uang korupsi SYL, termasuk pihak keluarga inti.

"Sangat dimungkinkan ketika terpenuhi unsur kesengajaan turut menikmati dari hasil kejahatan," kata juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ali mengatakan pihak keluarga yang menerima aliran duit korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan TPPU. Dia mengatakan aturan mengenai TPPU menganut ketentuan TPPU pasif. TPPU pasif, kata dia, terpenuhi ketika pihak keluarga menerima aset dan mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi.

"Misalnya itu dibelikan rumah, rumah itu kemudian diserahkan kepada keluarga inti atau siapapun dan dia tahu rumah ini diperoleh dari kasus kejahatan bisa dihukum," katanya.

Baca: KPK Bicara Dugaan Keluarga SYL Ikut Jadi Tersangka Pencucian Uang

Dia mengatakan pihak keluarga akan sulit berdalih bahwa mereka tidak mengetahui sumber kekayaan tersebut. Sebab sebagai penyelenggara negara, pihak keluarga seharusnya mengetahui berapa gaji bulanan seorang menteri.

"Penyelenggara negara itu penghasilannya bisa terukur, setiap bulan misalnya berapa, ketika perolehan rumah tidak pas dengan profilnya maka seharusnya curiga," kata dia.

Sebelumnya, dugaan aliran uang kepada pihak keluarga terungkap lewat kesaksian di persidangan kasus korupsi Kementerian Pertanian dengan terdakwa SYL. Dalam perkara itu, SYL didakwa melakukan pemerasan dalam jabatan dengan nilai mencapai Rp 44,5 miliar.

Baca: KPK Telisik Keluarga SYL Ikut Nikmati Duit Korupsi Kementan

Dalam sidang itu sejumlah saksi dari unsur pegawai di Kementan memberikan kesaksian aliran uang untuk kepentingan keluarga SYL. Beberapa di antaranya adalah untuk kepentingan umrah, skincare keluarga, sunatan dan ulang tahun cucu, tagihan kartu kredit hingga jajan istri. Sebagian kebutuhan itu disebut diambil dari anggaran Kementan.

Ali Fikri mengatakan KPK tentu akan menelusuri kesaksian-kesaksian tersebut. Dia mengatakan kesaksian itu akan ditelusuri dalam penyidikan kasus TPPU yang kembali menjerat SYL menjadi tersangka. Sebagaimana pembuktian TPPU pada umumnya, KPK harus terlebih dahulu menyelesaikan tindak pidana muasal, yakni korupsi yang dilakukan SYL.

"Itu nanti kami buktikan terlebih dahulu kejahatan korupsinya," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Diduga Nikmati Uang Korupsi, Keluarga SYL Bakal Dipanggil KPK