Ormas Boleh Kelola IUP Tambang, Ini Risiko yang Bisa Terjadi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana membagikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai keputusan tersebut sah-sah saja secara politik. Meskipun harus diakui bahwa sebelumnya pembagian atau alih kelola IUP kepada pihak tertentu harus melalui proses lelang.

Singgih menyebut langkah politik pemerintah memberikan IUP ke Ormas, tetap harus diletakkan bagaimana berbagai aktivitas pertambangan sejak tahap eksplorasi, pembangunan infrastruktur, produksi, termasuk risiko bisnis pertambangan.

Pilihan Redaksi Ormas di RI Bisa Kelola Izin Tambang, Bahlil Blak-Blakan Ormas Keagamaan Bisa Kelola IUP Tambang, Begini Strategi Bahlil

Setidaknya, ormas harus memahami flow tahapan bisnis pertambangan, terutama terkait risiko finansial yang bisa saja terjadi dan akan dihadapi oleh ormas.

"Pemerintah pun menghadapi risiko, dimana tanpa melalui perhitungan bisnis tambang dan bagaimana sumber daya manusia dipersiapkan dalam mengelola tambang, bisa saja justru yang terjadi adalah kerugian ormas dan rusaknya lingkungan. Akhirnya tujuan untuk memperbesar ormas atas bisnis tambang justru terbalik merugikan ormas sendiri," kata Singgih kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/5/2024).

Di sisi lain, Singgih juga mewanti-wanti agar alih kelola tambang ini tidak menjadikan ormas sebatas alat kendaraan perusahaan atau perorangan. Khususnya dalam memperbesar pundi-pundinya di bisnis tambang.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan pemberian IUP kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mempunyai alasan tersendiri.

Menurut Bahlil, para tokoh keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terlebih, mereka mempunyai peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.

"Di saat Indonesia ini belum merdeka emang siapa yang memerdekakan bangsa ini, di saat agresi militer di tahun 1948 yang membuat fatwa jihad emang siapa? Emang konglomerat? Perusahaan? yang buat tokoh agama," ungkap Bahlil ditemui usai Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/4/2024).

Tak berhenti di situ, di saat Indonesia mengalami masa sulit karena musibah, menurut Bahlil, para tokoh keagamaan juga selalu sigap dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dari mana hati kita ini? yang penting kita lakukan dengan baik supaya mereka bisa mengelola dan yang mengelola umat, gak boleh ada conflict of interest, dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil.

Selain itu, ia juga tidak sependapat apabila ormas keagamaan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk diberikan mandat mengurus sektor tambang. Pasalnya para perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya dikelola sendiri.

"Dia (perusahaan) juga butuh kontraktor, jadi kita bijaksana gitu. Kalau bukan kita yang memperhatikan, organisasi gereja, keagamaan kayak Muhammadiyah, NU, Hindu, Budha siapa yang memperhatikan? Kita kok gak senang kalau negara hadir membantu mereka, tapi ada yang senang kalau investor kita kasih terus," ujar Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bakal Bagi IUP Tambang ke Ormas, Ini Reaksi Tak Terduga Ahli