Disorot MK, Budi Waseso Jawab Soal Pencopotannya Sebagai Dirut Bulog

Jakarta, CNBC Indonesia - Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan penggantian Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Hal ini direspon santai oleh Budi Waseso (Buwas).

Pertanyaan ini dilontarkan kepada empat menteri yang hadir yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka dihadirkan untuk menjelaskan program Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta melibatkan Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

"Pada saat-saat kritis saya baca, kepala Bulog diganti. Ada faktor apa yg melatarbelakangi? Jadi di situ Kepala Bapanas Arief Prasetyo jadi kemudian ada pergantian kepala Bulog dan kaitannya dengan Kemensos. Ada apa di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini bisa disebut masalah cawe-cawe," kata Arief.

Lantas bagaimana respons Budi Waseso?

Buwas mengatakan penggantian posisi itu merupakan hal yang biasa. Hal ini diungkapkan dalam pengukuhan seluruh Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028 di Istana Negara, Jumat (5/4/2024).

"Enggak ada itu, biasa saja. Jadi saya menjadi Kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan Menteri, itu totalnya penugasannya 5 tahun dan saya sudah 5 tahun. Dan pergantian itu biasa, bagi saya itu biasa," kata Mantan Kabareskrim ini.

Menurutnya posisi Direktur Utama Bulog merupakan amanah yang diberikan, sehingga jika waktunya dirasa sudah selesai tentu akan diganti.

Namun pada kesempatan itu ia menampik penggantian posisinya itu berkaitan dengan bansos. Bahkan ia menegaskan bahwa pada posisinya saat itu tidak pernah menolak pemberian bansos.

"Oh ndak ada hubungannya dengan bansos. Waktu di bulog ga ada, saya gak pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya pak presiden, programnya pemerintah, beras di bulog itu kan berasnya pemerintah," terangnya.

Ia menjelaskan pemberian bansos dari pemerintah itu menggunakan beras dari Bulog, sementara BUMN pangan ini hanya ditugaskan untuk melakukan penyaluran.

"Jadi gak ada hubungannya dengan itu ya menolak itu gak ada, dan bukan kapasitasnya Dirut Bulog untuk menolak. Dan saya harus melaksanakan perintah negara," jelas Buwas.

Seperti diketahui, akhir tahun lalu ada pergantian posisi Direktur Utama Bulog dari Budi Waseso ke Bayu Krisnamurthi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, alasan penggantian Buwas sesuatu yang lazim.

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Budi Waseso (Buwas).