Sidang MK: Airlangga Bongkar 3 Alasan Pemerintah Tebar Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap alasan pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) meski RI memasuki masa periode Pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Hal ini dijelaskannya saat bersaksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Dalam pemaparannya, Airlangga mengatakan ada 3 alasan penting mengapa pemerintah menyalurkan bansos. Alasan pertama adalah penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," ungkap Airlangga.

Alasan kedua adalah bagaimana El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi beras di beberapa negara. Ia mencontohkan kenaikan beras yang juga terjadi di sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu 624 dolar per ton, naik 28%," imbuhnya.

Lebih lanjut, alasan ketiga mengapa bansos diberikan adalah karena terjadinya inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan. Menurutnya, bantuan ini merupakan bagian dari amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34, di mana bansos untuk mitigasi kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," tambahnya.