Freeport Ajukan Perpanjangan IUPK, Jokowi: Negosiasi Masih Alot!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait usulan PT Freeport Indonesia untuk mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 2041.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Freeport terkait hal ini, terutama ketika Pemerintah Indonesia juga mengajukan kepemilikan saham naik menjadi 61% dari saat ini 51%.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP).

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu (61%) bisa kita dapatkan," ungkap Presiden Jokowi usai pembukaan Kongres ke-XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Dia mengakui, proses negosiasi masih berjalan alot.

"Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget," ucapnya.

Jokowi pun menyebut, revisi Peraturan Pemerintah ini bisa segera dirampungkan. Dengan demikian, negosiasi bisa mencapai kesepakatan pada Juni 2024 mendatang.

"Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan gak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya, paling lambat Juni," tuturnya.

Lantas, bagaimana dengan usulan Freeport untuk perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga setelah Mei 2024 mendatang?

Jokowi hanya menyebut, "Ini negosiasinya dirampungkan dulu, baru ngurus yang selanjutnya. Satu aja belum selesai."

Seperti diketahui, siang tadi, Kamis (28/03/2024), Presiden Jokowi baru saja mendapat kunjungan dari para petinggi Freeport, termasuk Freeport-McMoran (FCX).

Turut hadir dalam pertemuan kali ini yaitu Chairman & CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson, CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas.

Pertemuan itu berlangsung kurang lebih setengah jam. Terlihat Tony, Richard Adkerson dan Kathleen keluar gerbang istana pada pukul 11.24 WIB.

"Jadi kami tadi saya bersama Richard Adkerson dan Kathleen L. Quirk bertemu pak presiden untuk menyampaikan perkembangan terkini dari situasi pertambangan di upstream dan juga terutama progres smelter," kata Tony usai pertemuan.

Ia mengabarkan progres smelter saat ini sudah mencapai 92%, dengan harapan bisa rampung dan segera beroperasi pada Mei 2024 ini.

"Dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024 ini," katanya.

Meski begitu ia mengaku tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga permintaan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang berakhir pada Mei 2024.

"Kita bicara tadi yang saya sampaikan itu dibicarakan mengenai smelter dan upstream-nya gimana," kata Tony saat ditanya apa ada pembicaraan perpanjangan IUPK

"(Perpanjangan izin ekspor tembaga) itu kan pembicaraan lewat level menteri, masa sama presiden," jelas Tony.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan tersebut direvisi salah satu alasannya yaitu karena adanya usulan dari PT Freeport Indonesia terkait waktu pengajuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam PP No.96 tahun 2021 tersebut, pemegang IUPK baru bisa mengajukan perpanjangan izin tambang paling cepat 5 tahun sebelum izin berakhir.

Sementara itu, PT Freeport Indonesia mengajukan perpanjangan dari sekarang, meskipun IUPK perusahaan baru akan berakhir pada 2041 mendatang.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, revisi PP 96 sangat penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian perpanjangan berusaha. Mengingat, sektor ini memerlukan investasi yang jangka panjang.

"Karena tambang itu kan investasi jangka panjang. Jadi kalau seandainya perpanjangan hanya bisa dilakukan 5 tahun sebelum berakhir kontrak gak cukup nanti di ujungnya akan terjadi penurunan produksi karena investasi terlambat," kata Tony dalam Mining Zone CNBC Indonesia, Jumat (22/3/2024).

Baca: Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Drop Rp31 Triliun Gegara Ini

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Freeport McMoran Adkerson Temui Menteri ESDM, Ternyata Bahas Ini