BI Wanti-Wanti Pembangunan IKN Bisa Bikin Inflasi Pangan Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti inflasi akan terkerek naik di wilayah Kalimantan, seiring dengan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur.

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, potensi itu berasal dari besarnya kenaikan permintaan barang di wilayah itu, di tengah pasokan yang terbatas. Pemerintah daerah wilayah itu pun diminta mempersiapkan pasokan selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Secara khusus di Kalimantan sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan PSN termasuk IKN upaya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok menjadi krusial untuk memastikan stabilitas harga," kata Doni dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Rabu (27/3/2024).

Pada Februari 2024, wilayah Kalimantan Timur memang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding inflasi umum secara nasional. Inflasi di Kalimantan Timur sebesar 3,28% secara tahunan atau year on year (yoy) sedangkan inflasi nasional secara umum sebesar 2,75% saat itu.

"Sebagaimana historisnya selama HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terdapat potensi peningkatan harga pangan seiring meningkatnya permintaan masyarakat," tutur Doni.

"Oleh karena itu sejumlah tantangan penting untuk kita antisipasi, dari sisi pasokan dan distribusi kondisi curah hujan yang tinggi dan pemenuhan pasokan komoditas pangan impor perlu menjadi perhatian bersama agar tidak memberikan tekanan inflasi lebih lanjut," tegasnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun mencatat produksi bahan pangan di wilayah Kalimantan cukup rendah di banding wilayah lain, meski tak serendah di wilayah Maluku dan Papua.

Padi misalnya, proporsi produksinya hanya 3,96% di Kalimantan, sedangkan Maluku dan Papua 0,61%. Wilayah lain proporsi produksinya mencapai 56,02% seperti di Jawa, 20,58% di Sumatera, Sulawesi 13,56%, dan Bali-Nusa Tenggara 5,28%.

Demikian juga bawang merah yang hanya 0,03% di Kalimantan, 0,10% di wilayah Maluku-Papua, 9,34% di Sulawesi, 12,12% di wilayah Bali-Nusa Tenggara, 15,26% di wilayah Sumatera, dan 63,15% di wilayah Jawa.

"Produksi antara waktu dan antar daerah terus kita upayakan solusinya melalui sinergi erat TPIP dan TPID, melalui GNPIP di berbagai daerah," ungkap Doni.