Janji AHY ke DPR: Sukseskan Proyek Jokowi Tanpa Korbankan Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji tidak akan mengorbankan rakyat. Janji tersebut disampaikan dalam rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI setelah dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

"Banyak yang menitipkan pesan agar Kementerian ATR/BPN benar-benar bisa menjadi institusi yang melayani rakyat, kami ingin menjadi lembaga yang profesional, tetapi juga melayani rakyat," kata AHY dalam pernyataan penutupan menjelang akhir rapat tersebut, dikutip pada Selasa, (26/3/2024).

AHY memahami masalah pertanahan dan agraria di Indonesia sedemikian rumit. AHY menjabarkan berbagai permasalahan mengenai tumpang tindih lahan, sertifikasi aset negara, hingga tumpang tindih aturan yang ada.

"Kami paham permasalahan yang ada ini luar biasa, tadi kita sudah membahas spektrumnya," tutur dia.

Di tengah kerumitan itu, AHY berjanji akan berupaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Terutama dengan cara memberikan kepastian hukum atas tanah. Di samping itu, AHY menjelaskan problem hak atas tanah kerapkali bersinggungan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Dia mengakui ada dilema terkait dua persoalan itu. Karena itu, dia mengatakan perlu mencari keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pembangunan ekonomi.

"Kita tentu harus menarik garis keseimbangan antara menghadirkan keadilan bagi rakyat dan mendukung penuh pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan termasuk proyek strategis nasional," ujar dia.

"Semangat kami ingin mendukung pembangunan, tapi kita juga tidak setuju atas nama pembangunan lalu atas nama percepatan ada hak rakyat dikorbankan, tentu ini merusak rasa keadilan, kita tidak ingin rakyat kita menjadi korban," kata dia melanjutkan.

Untuk itu AHY meminta dukungan dari Komisi II DPR RI dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN yang baru. AHY mengatakan dalam masa kerja 8 bulan sejak dilantik yang sebenarnya tidak lama, dirinya akan berupaya menuntaskan program-program kerja yang telah ditentukan.

Rapat kerja yang digelar di Komisi II pada Senin (26/3/2024) ini merupakan rapat perdana yang dihadiri oleh AHY sejak dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Rapat ini sedianya akan digelar pekan lalu, namun diundur karena AHY dipanggil Jokowi mengikuti rapat terbatas di Istana Negara.

Dalam rapat tersebut, AHY menjabarkan berbagai program prioritasnya di antaranya mengenai penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga pemberantasan mafia tanah. Komisi II DPR sendiri memberikan 7 kesimpulan, di antaranya mengapresiasi serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2023 yang relatif tinggi, serta pelaksanaan penerbitan sertifikat yang melampaui target.