Risiko Program Makan Siang Gratis, Bebani APBN hingga Picu Inflasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon yang menang dalam pemilihan presiden 2024. Dengan demikian, pasangan calon ini akan mulai menjalankan program unggulannya, makan siang gratis, pada tahun depan.

Namun, program makanan gratis milik calon presiden Prabowo Subianto dinilai berisiko memperbesar utang dalam ruang fiskal pemerintah yang saat ini sudah mendekati 38% dari porsi produk domestik bruto (PDB). Hal ini mengingat biayanya yang cukup besar Rp 460 triliun, menurut Prabowo. Jumlah ini, kata Prabowo, akan diambil dari APBN. Alhasil, hal ini menjadi perdebatan.

"Sekitar Rp 460 triliun lebih. Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk bantuan sosial itu adalah Rp 495 triliun, mendekati Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer so easy. Ada lagi pendidikan Rp 660 triliun. Saya tanya, apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?" kata Prabowo, dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu.

Baca: Tok! Anggaran Subsidi Pupuk Naik Jadi Rp54 T

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah selanjutnya harus memikirkan cara untuk meningkatkan ruang fiskal guna mengantisipasi risiko ini.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, juga menyebut tingkat tax ratio atau rasio pajak Indonesia baru mencapai angka 10% yang menjadi persoalan lainnya.

"Utang itu sudah hampir sekitar 37,95% porsinya terhadap PDB. Artinya, porsi utang hampir separuh dari 38%, nah sementara tax ratio kita itu baru 10% kalau kita bandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu ini turun kan tendensinya, baru naik aja kemarin. Nah ke depan tentunya pembiayaanya dari mana? Ya satu-satunya cara itu adalah meningkatkan fiskal space kita," ucap Esther selepas Detikcom Leaders Forum, Sopo Del Tower, dikutip Jumat (22/3/2024).

Untuk meningkatkan ruang fiskal, dia mengatakan pemerintahan selanjutnya akan menggenjot penerimaan pajak. Sebab, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disokong oleh penerimaan pajak.

"Apalagi pemerintah salah satu calon itu kan akan menargetkan tax ratio 23%, sehingga tendensinya ke peningkatan pajak," kata Ester.

Baca: Menang Pilpres, Prabowo Bagi Makan Siang Gratis Mulai 2025

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pelaksanaan makan siang gratis akan memicu permintaan bahan makanan yang amat besar. Dia memprediksi 'rebutan' makanan antara masyarakat umum dan pemerintah ini akan memicu inflasi.

"Beras, minyak goreng, daging, telur, sembako dan yang lainnya akan menjadi rebutan," kata Bhima.

Bhima Yudhistira juga mengkhawatirkan perihal ketersediaan bahan makanan, pasalnya susu, kacang kedelai dan beras umumnya masih diimpor. Hal ini bisa menguntungkan bagi importir.

"Importir susu diuntungkan, importir beras diuntungkan, importir kacang kedelai diuntungkan," kata dia.

"Jadi banyak bahan makanan yang justru karena stok di dalam negerinya tidak siap, ini akan bisa memicu kenaikan harga. Ketika itu terjadi, harga makanan bisa jadi sangat tinggi dan ini sangat berisiko," ujarnya.

Bhima menyarankan agar proyek ini tak buru-buru dieksekusi. Dia menilai pemerintah harus lebih dulu memastikan ketersediaan bahan makanan dari dalam negeri. Dengan demikian, maka program ini akan siap dari sisi anggaran dan juga infrastruktur untuk melaksanakan programnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deretan Negara Kasih Makan Siang Gratis ke Warga Seperti Janji Prabowo