Perhatian! Gedung DPR di IKN Mulai Dibangun 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) mengungkapkan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di IKN baru akan dimulai tahun depan, 2025.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono mengatakan pembangunan gedung DPR di IKN tengah dibicarakan dan didesain oleh Kementerian PUPR. Oleh karena itu, pembangunannya baru dimulai tahun depan.

"Kemungkinan pembangunannya mulai tahun tahun depan? Kalau di Jakarta, kalau tidak salah mulai tahun depan nih. Di 2025," ungkapnya di DPR, Senin (18/3/2024).

Bambang mengungkapkan pembahasan rapat di DPR, ada usulan bahwa pembangunan gedung DPR paling akhir saja.

Baca: Ramai Anggota DPR RI Kritik Bos IKN Soal Rumor Penggusuran Warga Adat

"Ya kita lihat nanti kan itu semuanya kan kita ingin agar ada kesatuan. Kapan dari trias politika di sana, yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada sehingga memang di sana itu berfungsi sebagai buku kota yang menyeluruh," paparnya.

Tahun ini, Badan OIKN meminta tambahan anggaran Rp 3,1 triliun untuk tahun 2024. Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk biaya kesekretariatan hingga menambah sarana dan prasarana di IKN.

"Untuk semua hal ini, kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk dalam anggaran Rp 400 miliar tadi," kata Bambang.

Dalam paparannya, Otorita IKN memaparkan rincian kebutuhan tambahan biaya tersebut. Sekretariat Otorita IKN misalnya membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun.

Baca: Kritik RUU Daerah Khusus Jakarta, Anggota DPR PDIP: Membingungkan

Sementara itu, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 466 miliar, dan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 387 miliar.

Bambang mencontohkan kebutuhan tambahan anggaran di Kedeputian Sarana dan Prasarana. Menurut dia, IKN perlu dana untuk membangun rumah susun untuk para pegawainya. Dana yang dibutuhkan untuk membangun 5 menara rusun diperkirakan mencapai Rp 893 miliar. "Kami belum ada pembangunan tower untuk pegawai kami sendiri," kata dia.

Selain untuk membangun rusun, dana Rp 2,1 triliun di Kedeputian Sarana dan Prasarana juga diminta untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur Rp 27,2 miliar; biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN Rp 409,7 miliar; penyediaan dan pengelolaan angkutan umum Rp 500 miliar; sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar; dan kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebanyak Rp 16,2 miliar.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setelah Gerbang Roboh, Begini Kondisi Terbaru Belakang Gedung DPR