Ramai Anggota DPR RI Kritik Bos IKN Soal Rumor Penggusuran Warga Adat

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah anggota DPR RI menyoroti dugaan upaya pengusiran demi pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara, Kalimantan Timur. Mereka meminta pertanggungjawaban atas isu yang beredar kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Baca: Bos IKN: Mobil Terbang-Driverless Car Beredar di Nusantara Tahun 2045

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rosiyati MH Thamrin menyinggung surat dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN yang memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Belakangan, OIKN mengklaim telah menarik kembali surat itu.

"Ini waktu diberi satu minggu. Sayang sekali. Kalau masyarakat sudah lama ada di sana, kita jangan sampai menindas masyarakat di sana," ungkap Rosiyati dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin, (15/3/2024).

Ia pun berharap, proses pembangunan IKN tidak perlu melalui bersitegang antara pemerintah dengan masyarakat adatnya seperti yang terjadi di Papua dan Rempang, Kepulauan Riau.

Setali tiga uang, Aus Hidayat Nur selaku Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS menyinggung kasus permintaan membongkar bangunan rumah milik warga yang tinggal di RT 006, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimatan Timur. 

"Ini kan wilayahnya yang sudah lama ada di situ tapi diperlakukan tidak pantas dengan adanya ultimatum yang disebut sudah dicabut. Apakah karena OIKN akan bertemu Komisi II jadi dicabut? Mudah-mudahan ultimatum tidak akan ada lagi di situ," kata Aus.

Sementara itu, Bambang berdalih, pihaknya tidak melakukan penggusuran seperti yang diberitakan.

"Tidak ada penggusuran yang semena-semena, saya sebagai warga Sepaku. KTP saya sudah Sepaku, tentu juga warga di sana sebagai warga saya. Jadi kalau kemarin ada ribut mudah-mudahan ini yang terakhir," jawab Bambang.

Bambang berharap, pihaknya tetap menjaga tata ruang yang baik dan humanis. Pihaknya pun telah mengembangkan berbagai fasilitas yang memfasilitasi masyarakat adat.

"Kalau boleh saya cerita, ada satu daerah yang kita sedang kembangkan sebagai living museum heritage. Tapi semula daerah itu daerah masyarakat adat yang akan dipindahkan karena proyek penanggulangan banjir, tapi setelah dialog, pada akhirnya ada fungsi teknologi sehingga mereka tidak dipindahkan," ucap Bambang.

Contoh lain adalah ketika pihaknya memindahkan SDN 20 Sepaku karena biasanya terkena banjir. Kini, SD tersebut sudah bekerja sama dengan Yayasan Astra untuk memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk operasionalnya.

"Sehingga mereka akan memiliki 1 SD yang menurut hemat kami benar-benar kekinian. Energinya itu dari semua panel surya. Air hujan yang jatuh di situ harus bisa di-recycle. Kemudian soal sampahnya juga nanti akan di-3R kan," kata Bambang.

"Jadi satu-satu lompatan kecil yang kita ingin coba di IKN. Sehingga SD negeri pun akan kita buat SD yang kekinian. Ada dua fitur, di satu sisi cerdas, di satu sisi green," lanjutnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article IKN Jadi Kota Nol Emisi Karbon di 2045, Buktinya Ini