Arahan Tegas Jokowi ke Bos Otorita IKN: Jangan Lambat!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terbawa pada sistem birokrasi yang berbelit. Supaya proses realisasi investasi bisa lebih cepat.

Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, usai rapat internal terkait Percepatan Penyediaan Lahan untuk investasi di IKN, di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Pada rapat itu juga dihadiri Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, Kepala OKIN Bambang Susantono, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.

Baca: Jakarta Ditangani Wapres Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Kerja Apa?

Basuki menjelaskan presiden berpesan agar sistem kerja Otorita IKN agar menjadi contoh, pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sehingga ia meminta agar tidak kerja OIKN tidak terjebak dalam sistem yang berbelit.

"Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," kata Basuki usai rapat.

Selain itu Basuki juga diminta agar segera memperjelas status lahan di IKN baik untuk proyek pemerintah maupun investasi swasta.

"Tentang lahan dan investasi beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan. Khususnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan APBN dan pembebasan lahan penyediaan lahan untuk investasi," jelas Basuki.

Baca: Nasib Perpanjangan IUPK Freeport Pasca 2041 Dibahas di Istana

Basuki juga dipesankan agar pembangunan IKN menjadi contoh, bukan hanya pemindahan ibu kota melainkan transformasi bekerja yang lebih cepat.

Sementara Kepala Otorita IKN Bambang mengatakan saat ini sudah melakukan lima tahap groundbreaking dengan nilai mencapai Rp 49,6 triliun, dimana sudah ada 32 institusi yang sudah melakukan pembangunan.

Ia pun sepakat untuk segera mempercepat realisasi investasi di lapangan. Sehingga ekosistem kota di IKN terbentuk.

"Sehingga ekosistem tadi terbentuk di samping istana, kemudian kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kita itu bisa nantinya menjadi kota yang layak huni dan dicintai," kata Bambang

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ramai Status Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Pihak Istana Respons Begini