RI Kebanjiran Aplikasi Karena Diduga Banyak Vendor Titipan Pejabat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap penyebab banyaknya aplikasi pelayanan publik yang dibuat di lingkungan pemerintahan Indonesia. Dia menyebut diduga banyak pejabat yang main mata dengan vendor.

Anas mengatakan dugaan ini ditemukan dalam hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia bilang audit dilakukan untuk menjawab pertanyaan kenapa banyak sekali aplikasi pemerintahan yang tidak saling tersambung (inter-operabilitas) antar Kementerian.

"Kemarin habis dilakukan audit oleh BPKP, ternyata aplikasi yang banyak ini, yang tidak saling sambung bukan hanya antar Kementerian," kata Anas dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN 2024.

Baca: THR PNS Full 100%, Ini Kemungkinan Tanggal Pencairannya!

Menurut Anas, aplikasi yang tidak saling tersambung juga ditemukan di tingkat Direktorat Jenderal di Kementerian yang sama. Dia mengatakan aplikasi yang terpisah-pisah itu bahkan ditemukan di tingkat direktur dalam direktorat jenderal yang sama.

"Antar ditjen tidak connect. Jangankan antar ditjen, di dalam ditjen antar direktur tidak nyambung, kenapa itu terjadi?" kata dia.

Anas mengatakan berdasarkan temuan audit, hal itu bisa terjadi karena seringkali setiap ganti direktur jenderal, aplikasi yang telah dibuat ikut diganti. Begitupun ketika terjadi pergantian direktur, maka aplikasinya ikut diganti.

"Ganti direktur ganti aplikasi baru, ganti dirjen bikin aplikasi baru, karena semua bawa konsultan alias dalam tanda kutip vendor. Akhirnya kita ini didikte oleh vendor," kata dia.

Baca: Layanan Pemerintah Kebanyakan Aplikasi, Bikin Warga RI Susah

Anas mengungkapkan hingga saat ini pemerintah mencatat ada sedikitnya 27.400 aplikasi pemerintahan yang telah dibuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Anas pribadi menduga jumlah aplikasi yang ada sebenarnya lebih banyak, yakni mencapai 50.000.

Anas mengungkapkan ke depan hal seperti ini tak boleh lagi terjadi. Dia banyaknya aplikasi yang tidak saling tersambung itu menghambat upaya pemerintah untuk membangun pemerintahan yang berbasis teknologi atau GovTech.

"Maka sekarang kita sedang mencoba untuk menginter-operabilitas-kan aplikasi," kata dia.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Siapkan Aturan Cuti, Karier & Usia Pensiun PNS, Ini Bocorannya