Ditanya APBN Pemerintah Baru, Sri Mulyani Tiba-tiba Colek Chatib Basri

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung nama Chatib Basri, saat ditanya tentang cara menjaga defisit APBN tetap terkelola dengan baik dan rendah saat memasuki era pemerintahan yang baru, pengganti Presiden Joko Widodo.

Pertanyaan itu muncul saat sesi diskusi dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024. Pertanyaan diajukan oleh moderator Kania Sutisnawinata sambil menyinggung kemampuan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mampu menjaga defisit fiskal terus rendah dan sehat.

Baca: Mohon Maaf! BLT Rp600.000 Belum Juga Cair

Pada 2023, defisit APBN hanya 1,65% dari produk domestik bruto (PDB), setelah masa Covid-19 pada 2020 defisit membengkak ke level 6,14% PDB. Oleh sebab itu, ia menanyakan pandangan Sri Mulyani terkait cara menjaga tren struktur fiskal yang sehat di era masa transisi.

"Bagaimana upaya yang sudah ditempuh pemerintah saat ini bisa dijaga kelanjutannya untuk pemerintahan ke depan," tanya moderator ke Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun tak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia memilih bertanya balik ke moderator. "Apakah saya harus menjawab pertanyaan itu?" kata Sri Mulyani. Moderator mengatakan pertanyaan itu ada di setiap pikiran orang saat ini di masa transisi.

Lalu, Sri Mulyani menyinggung nama Chatib Basri yang merupakan mantan menteri keuangan periode 2012-2013 untuk ditanya soal itu. "Kenapa kita tidak meminta Pak Chatib saja untuk menjawab pertanyaan itu," ucap Sri Mulyani sambil tertawa.

Baca: Sri Mulyani Wariskan APBN Sehat untuk Pak Prabowo

Chatib Basri hadir dalam acara diskusi itu, ia hadir selaku Komisaris Utama Bank Mandiri.

Setelah menyinggung nama Chatib, Sri Mulyani akhirnya memberikan pandangannya. Ia menjelaskan, sudah menjadi tugas menteri keuangan untuk menjaga APBN atau fiskal terus sehat untuk memastikan anggaran pemerintah kredibel menjalankan program-program pembangunan.

"Tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa kami akan memberikan warisan anggaran yang sehat dan kredibel yang cukup kuat," kata Sri Mulyani.

"Sehingga setiap pemerintahan baru yang terpilih akan dapat melanjutkan pola yang ada selama ini dan juga terus mencapai tujuan pembangunan atau janji politik yang telah diumumkan," tegasnya.

Pada 2024, atau tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menargetkan defisit APBN hanya sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 522,8 triliun. Dengan besaran belanja Rp 3.325,1 triliun dan penerimaan Rp 2.802,3 triliun.

Baca: Kurs Dolar Dipatok Rp15.400 di APBN 2025, Ini Efeknya ke Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan, target defisit itu mampu menjadi pertanda bahwa pemerintahan saat ini komitmen untuk menjaga defisit sesuai batas aman 3% dari PDB, setelah pada saat Covid-19 melebar hingga mencapai 6,14% dari PDB.

Sri Mulyani pun mengaku, tak akan khawatir pengelolaan APBN ke depannya akan seperti apa oleh pemerintahan baru. Ia berpendapat, ini karena pemerintahan di Indonesia sudah berkali-kali berganti setiap masa transisi saat Pilpres dan APBN tercatat mampu terkelola dengan baik.

"Indonesia bukan pertama kalinya mengalami transisi ini, jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Memang selalu menarik dari sudut pandang pemberitaan, namun sebenarnya pekerjaan nyatanya selalu memberikan kita kepastian mengenai apa yang menjadi prioritas terpenting," tegas Sri Mulyani.

Yang terpenting bagi Sri Mulyani dalam pengelolaan fiskal adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan Indonesia untuk memberikan kemakmuran rakyat, serta menjaga APBN tetap sehat dengan memastikan penerimaan atau pendapatan negara mencukupi besarannya dari kebutuhan belanja.

"Karena bila Anda tidak memiliki alat yang tidak sehat dan tidak dapat diandalkan, Anda tidak dapat mengatasi masalah tekanan ekonomi it. Dan Anda tidak dapat mengatasi permasalahan struktural yang dihadapi negara ini, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia," tutur Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani: 3 Krisis Hantam Bumi Sekaligus

Sebagaimana diketahui, Indonesia kini tengah memasuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi yang sudah dua periode menjabat kepada presiden pemenang Pilpres 2024 yang telah memperoleh suara dari masyarakat saat pemungutan suara 14 Februari 2024.

Berdasarkan data terakhir perhitungan hasil pemungutan suara di Komisi Pemilihan UMum, hingga Selasa (5/3/2024) pukul 18:00 WIB, sebesar 78,1% dari 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat mengumpulkan suara mayoritas sebanyak 75.363.155 suara atau 58,82%. Karenanya, susunan nama-nama pemerintahannya kini menjadi sorotan masyarakat, termasuk nama menteri keuangan era Prabowo pengganti Sri Mulyani.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Tunjuk Sri Mulyani Kembali Jabat Menteri Keuangan