
Rebut Saham Vale, Momentum RI Jadi 'Raja' Nikel Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Holding BUMN Tambang MIND ID resmi memegang kepemilikan saham mayoritas di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 34%. Di mana pada Senin (26/2/2024) kemarin, MIND ID dan Vale sudah menandatangani dokumen transaksi pengambilalihan saham divestasi sebesar 14%.
Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi mengungkapkan hal itu bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel lebih lanjut lagi bahkan hingga menjadi barang akhir atau end product, dan bukan hanya hilirisasi menjadi barang pertengahan.
"Hilirisasi yang dilakukan sekarang ini kan dari bijih Nickel menjadi Nickel Matte, Nickel Pig Iron, kemudian kemudian stainless nah saya kira harus ada kemudian end product yang dihasilkan oleh PT Vale nah ini yang saya kira menjadi PR penting agar hilirisasi itu tidak hanya hilirisasi di tengah, tapi hilirisasi sampai ke end product," ujar Redi kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (28/2/2024).
Redi mengatakan jika hilirisasi nikel dilakukan hingga barang akhir, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi nikel terbanyak di dunia bisa menguasai industri yang memerlukan bahan baku nikel seperti industri kendaraan listrik.
"Nah tadi sampaikan misalnya kita sekarang lagi kemudian punya obsesi terkait misalnya mobil listrik, kendaran listrik. Nah ini saya kira dengan potensi nikel terbanyak di muka bumi, harusnya kita menguasai paling tidak industri kendaran listrik, karena kita punya bahan bakunya, yaitu nikel yang cukup melimpah," jelasnya.
Adapun, Redi megatakan dengan posisi pemerintah yang memiliki saham mayoritas INCO dan juga memiliki perusahaan dalam negeri yang mengolah nikel yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bisa mendorong Indonesia menjadi 'raja' nikel di dunia.
"PT Vale ini adalah perusahaan tambang nikel terbesar ya, bersama dengan Antam juga yang dikuasai oleh negara. Harusnya kita menjadi pemain besar di muka bumi di dunia sehingga ya tadi, memberikan nilai tambah manfaat ekonomi bagi bangsa dan negara," tambahnya.
Dengan begitu, pemerintah melakukan harmnisasi dan sinkronisasi antar kementerian yang melibatkan proses hilirisasi dan perindustrian dari hasil nikel dalam negeri.
"Nah ini saya kira menjadi PR penting. Lalu bagaimana kemudian pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Lalu bagaimana kemudian kaitan dengan manajemen korporasi dilakukan oleh Kementerian BUMN," tandasnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sumbang Setengah Produksi Dunia, Ini Potensi Hilirisasi Nikel RI