Ribuan Dokter Mogok Kerja, Presiden Korsel Beri Respons Mengejutkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol tetap akan menambah kuota pendaftaran sekolah dokter. Keputusan ini diungkapkan di tengah mogok kerja dari ribuan dokter magang selama beberapa waktu terakhir.

Kuota yang ditetapkan adalah mencapai 2.000 orang. Menurutnya jumlah itu tidak bisa dinegosiasikan lagi.

Menurutnya kebijakan itu sebagai mencegah keruntuhan dari infrastruktur medis di Korea Selatan. Ini sebelumnya belum pernah terjadi karena infrastruktur dengan layanan perawatan kritis cukup seimbang.

"Namun suatu saat infrastruktur runtuh, karena jumlah dokter berkurang dan berkurangnya jumlah dokter yang ingin ke bidang media. Bagaimana jika jumlah dokter meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan medis?" katanya dikutip Korea Herald, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu, mengutip Reuters, Yoon juga menegaskan protes atas kebijakan yang dilakukan para dokter muda itu tidak dibenarkan.

Setidaknya 10 ribu dokter atau 80,5% telah mengajukan resign atau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ini terjadi pada 100 rumah sakit pelatihan negara tersebut.

Selain itu juga ada 9.006 dokter yang melakukan mogok kerja. Protes tersebut berdampak pada sejumlah rumah sakit besar di Seoul yang mengurangi operasi hingga 50 persen.

Pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya dan ancaman untuk membuat para dokter kembali bekerja pada hari Kamis mendatang.

Salah satunya tidak akan meminta pertanggungjawaban pada mereka yang kembali bekerja sesuai dengan hari yang ditentukan. Pemerintah juga mengancam akan menangguhkan atau mencabut izin medis hingga menuntut dokter yang mangkir bekerja.

"Mulai Maret, izin dokter akan ditangguhkan selama tiga bulan bagi mereka yang tidak kembali secara hukum bersamaan dengan tindakan hukum seperti penyelidikan dan penuntutan," kata Wakil Menteri Kesehatan kedua, Park Min Soo.

Penangguhan izin itu kemungkinan akan berdampak pada masa depan para dokter. Termasuk peluang bekerja di luar negeri.

Pemerintah juga mengancam mereka yang tidak mematuhinya akan dituduh melanggar undang-undang layanan kesehatan.

Selain itu, dokter muda laki-laki yang surat pengunduran diri diterima harus bertugas selama 38 bulan sebagai petugas medis. Tugas ini akan dilakukan mulai bulan Maret mendatang.