Pemerintah Tak Terima Sawit RI Dituduh Rusak Hutan, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan, kelapa sawit bukan komoditas yang merusak hutan. Staf Ahli Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, hutan Indonesia masih jauh lebih banyak dibandingkan lahan kelapa sawit yang ada saat ini.

"Kita sampaikan kita bukan perusak hutan, bukan perusak alam karena kita punya semua yang menurut mereka habis. Indonesia masih banyak. Mereka bilang kita merusak hutan, hutan kita masih 120 juta. Mereka bilang kita merusak plasma Nutfah, kita masih punya baik insitu dan eksitu, baik di dalam hutan itu sendiri, rumahnya sampai 27 juta hektare (ha), kelapa sawit hanya 16 juta ha," katanya dalam Ulang Tahun Gapki ke-43, Selasa (27/2/2024).

Ia menambahkan, sawit Indonesia adalah komoditas yang penting bagi kehidupan manusia, baik di dalam negeri maupun global. Namun, batu sandungan hadir ketika muncul regulasi penjegal dari Uni Eropa mengenai EU Deforestation-free Regulation (EUDR).

Baca: Sederet Isu Penghambat Pengembangan BBM 'Baru' di RI, Ini Daftarnya...

"Mudah-mudahan dengan semakin keras kita menyampaikan kelapa sawit kita, semakin keras juga mereka berikan ke kita, dulu belum ada regulasi, sekarang sudah ada EUDR. EUDR hampir semua negara produsen menolak, sekarang Indonesia dengan joint task force, karena kita join task force malah semua melihat apa yang dilakukan di Indonesia," ujar Musdalifah.

Sejak pertengahan tahun 2023 lalu, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Satuan Tugas Bersama dengan Komisi Eropa untuk dalam memperkuat kerja sama terkait implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa.

"Kita harus kompak dan jangan saling hilangkan manfaat dan peran 1-2 orang karena kita mau lebih eksis, tapi kita berjuang bersama-sama, kita dorong semua aspek," kata Musdalifah.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bangun Kebun Sawit di RI Lebih Murah dari India, Kok Bisa?