Kabar Baik! 6 Wilayah RI Dicoret dari Status Rawan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, ada sebanyak 6 daerah yang terbebas dari kategori rentan rawan pangan di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan target nasional.

Berdasarkan hasil penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, menurut Arief daerah rentan rawan pangan sudah turun menjadi 68 wilayah dari yang sebelumnya 74 kabupaten/kota atau 13%.

"FSVA ini telah digunakan dalam menetapkan lokus dan target untuk intervensi program pengentasan daerah rawan rentan pangan. (Yang mana) daerah rentan rawan pangan ini sebelumnya ada 74 kabupaten/kota, hari ini sudah 68. Ini sudah turun," kata Arief saat memberikan sambutannya di Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Adapun 68 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daftar rentan rawan pangan, sebaran wilayahnya meliputi Wilayah Indonesia Timur, Wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan Wilayah Kepulauan. Sedangkan untuk faktor penyebabnya, disebabkan oleh produksi pangan wilayah yang lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi.

"Sebagai lembaga pemerintah di bidang pangan, Bapanas tentunya berupaya mencapai target-target tersebut, melalui penguatan tiga aspek ketahanan pangan. Pertama, mengenai ketersediaan, ini yang bolak-balik sampai hari ini kita kerjakan. Ketersediaan utamanya 9 bahan pokok strategis yang sudah menjadi kewenangan Bapanas. Kemudian yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan pangan," ujarnya.

Sedangkan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) tahun 2023, lanjut Arief, dimanfaatkan untuk mengukur capaian target SDGs, khususnya pada tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan pertanian yang berkelanjutan, serta pencapaian kinerja RPJMN 2020-2024.

Adapun angka PoU tahun 2023 mengalami penurunan 1,68% atau 4,65 juta jiwa, dimana PoU tahun 2022 angkanya masih berada di 10,21% kemudian turun menjadi 8,53% di tahun 2023.

"PoU tahun 2023 sebesar 8,53% ini juga telah mengalami perbaikan, yang sebelumnya 10,21%," ucapnya.

Arief berharap pencapaian itu semua tidak hanya berhenti di atas meja saja, melainkan benar-benar harus terus dikerjakan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan juga pemanfaatan pangan.

"Tentunya berbagai upaya pengendalian rawan pangan lintas sektoral, baik pusat dan daerah harus kita dorong, sehingga target kita bersama tahun 2024 turun menjadi 12%. Ini PR kita semua," pungkasnya. 

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemborosan Makanan di RI Capai Rp500 T/Tahun, Bisa Bangun IKN