OIKN: Hanya Presiden & Menteri yang Dapat Mobil Dinas di IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan hanya presiden dan menteri yang mendapatkan mobil dinas di IKN kelak. Adapun kendaraan yang dipakai adalah mobil listrik.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim mengakui memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas. Dua di antaranya adalah jajaran menteri dan Presiden Indonesia.

"Biasanya di pemerintah, kan, ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) Sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia, dikutip dari Detikcom, Kamis (22/2/2024).

IKN telah ditetapkan sebagai kota ramah lingkungan dengan 80% transportasi publik dan 100% kendaraan listrik. Oleh karena, para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mempunyai mobil dinas. Dengan demikian, Silvia mengatakan para pejabat pemerintah pun harus menggunakan transportasi publik.

Untuk mendukung hal ini, Silvia pun menjelaskan bahwa ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai. Karenanya, IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD).

TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.

"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konsep ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah kota ramah lingkungan. Kota ini 70% areanya adalah harus menjadi area hijau, harus itu. Kedua, 80% kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.

"Mobilitas orang itu didukung oleh 80% transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi," ujarnya.

Jokowi mengatakan, 80% pasokan energi di ibu kota baru bersumber dari hydropower yang sedang dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Timur. Sehingga, menurut dia, dari satu titik ke titik lain diperkirakan oleh perencana kota memakan waktu 10 menit.

"Jadi ini ten minutes city, dari sini ke sini, dari sini ke sini, 10 menit," kata Jokowi.

Kepala negara pun menekankan kalau prioritas pertama di ibu kota negara adalah pejalan kaki. Disusul pesepeda dan pengguna transportasi umum.

"Jadi yang pertama itu yang seneng pejalan kaki silakan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang seneng naik mobil, apalagi mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru," ujar Jokowi.