Fitch Sorot Ekonomi RI di Tangan Prabowo, Seperti Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pemeringkat kredit asal Amerika, Fitch Rating mengemukakan pendapatnya terkait perekonomian Indonesia jika Prabowo Subianto resmi menyandang status presiden RI.

"Kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, namun ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah telah meningkat," kata Fitch dalam rilis 'Indonesia Election Outcome Points to Broad Economic Policy Continuity' yang dirilis melalui websitenya dikutip Kamis (22/3/2024).

Pilihan Redaksi Skandal Baru Gegerkan Malaysia, Seret 2 Putra Mahathir Mohamad Media Asing Sorot Anies-Ganjar Bersatu Lawan Hasil Pilpres, Sebut Ini Industri Kesehatan Korea Genting, RS Chaos-Tak Ada Dokter Negara Raksasa Ini Terancam Bangkrut, Krisis Mata Uang-Inflasi Meledak

Fitch menyebut kemungkinan akan ada lebih banyak kejelasan mengenai kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya setelah Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024.

"Kami mengantisipasi bahwa Prabowo akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru, dan mempertahankan upaya pemerintah saat ini untuk mendukung hilirisasi komoditas dan memperluas manufaktur baterai dan kendaraan listrik," paparnya.

Fitch sendiri telah memperkirakan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan tetap sekitar atau sedikit di atas 5% pada tahun ini dan tahun depan, yang akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi.

Di sisi lain, Fitch memperkirakan kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas makroekonomi RI, setidaknya selama sisa tahun ini.

"Namun demikian, kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar 2% PDB setiap tahunnya," jelasnya.

"Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah/PDB yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami. Namun, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan."

Selain itu, Fitch menyebut skenario dasar dari mereka adalah utang pemerintah Indonesia akan terus menurun secara bertahap. Hal ini mengasumsikan bahwa akan ada dukungan luas di seluruh parlemen baru terhadap kebijakan fiskal yang hati-hati dan defisit fiskal di bawah 3% PDB.

Indonesia mempunyai batasan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB, meskipun pembatasan ini untuk sementara dilonggarkan selama pandemi Covid-19. Defisit fiskal dengan cepat diturunkan menjadi 1,7% PDB pada tahun 2023.

"Rekam jejak fiskal Indonesia yang kuat mencerminkan dukungan luas dari seluruh spektrum politik terhadap kepatuhan terhadap batas atas defisit," imbuhnya.

Ada kemungkinan bahwa pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi tren dalam metrik tata kelola pemerintahan di Indonesia. "Meskipun demikian, kami berpendapat bahwa dampak kebijakan apa pun terhadap tata kelola akan memerlukan waktu untuk dapat dirasakan, dan kemungkinan besar tidak akan mendorong perubahan peringkat negara dalam waktu dekat," pungkas Fitch.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lembaga Dunia Ramal Ekonomi RI Jika Prabowo Presiden, Ada Sri Mulyani