
Hadi Tjahjanto Klaim Situasi Politik & Keamanan Kondusif Usai Pemilu

Jakarta, CNBC Indonesia - Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi politik dan keamanan pascapemilu.
"Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) dan Pak Panglima TNI (Jenderal TNI Agus Subiyanto) terkait situasi politik dan keamanan. Semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pascapesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024," kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, meski berbeda pilihan, semua pihak harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hadi pun akan segera melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk tetap menjadi situasi kondusif.
"TNI dan Polri jadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI," ujarnya.
Untuk diketahui, Hadi mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD usai mengundurkan diri karena mengikuti pemilu 2024.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya diisi oleh Hadi.
Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan sikap partainya di parlemen usai dirinya masuk kabinet Indonesia Maju. Dia tidak mau terjebak dalam isu yang mengganggu kinerja pemerintah.
"Oh tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
AHY menegaskan Partai Demokrat saat ini bersama pemerintah, sehingga pihaknya mau mengawal target pemerintahan Jokowi sampai akhir 2024 mendatang.
"Demokrat hari ini bersama pemerintah ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai," terangnya.
"Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas bisa mengejar semua target," sambungnya.
Diketahui hampir 10 tahun Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi. Namun menurut AHY masuknya Demokrat ke pemerintahan Jokowi mendapatkan dukungan yang luar biasa di internal partai.
"Memang perlu adaptasi, yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan. Eksekutif maupun legislatif," terangnya.
Demokrat Tak Akan Dukung Usulan Hak Angket Kecurangan Di DPR?
Saat ditanya wartawan terkait akan mendukung usulan hak angket dugaan kecurangan di DPR, AHY menjawab hal itu masih sebatas prasangka.
"Yang jelas kita tidak usah prejudice soal kecurangan tersebut. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pascaperhitungan suara. Itu Wajar, setiap tahun pemilu di negara manapun selalu ada isu demikian," kata Putra Sulung Presiden ke-6 RI ini
Selain itu, menurut pandangannya, saat ini juga sudah terbaca jelas siapa yang akan menjadi pemenang pemilu di 2024 ini, meski masih dalam masa proses perhitungan suara.
"Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya," katanya.
Justru, menurut AHY, momentum ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan rekonsiliasi bangsa.
"Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silahkan, itu hak warga negara, hak partai politik. Tetapi saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," terangnya.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hadi dan AHY Dilantik Jadi Menteri Besok? Jokowi: Ditunggu Saja Jam 10
