Pemilu Usai, Bansos Beras Jokowi Lanjut Lagi Nih!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilihan umum (Pemilu) telah usai, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, penghentian penyaluran beras dilakukan sementara, pada 8-14 Februari 2024, akibat adanya Pemilu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa penghentian sementara itu, untuk menghormati Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, serta pemutakhiran data. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan sementara penyaluran Bantuan Pangan beras.

Arief memastikan tak ada politisasi Bantuan Pangan dalam penyaluran bantuan beras. Dia mengungkapkan keputusan ini diambil karena tanggal 8-9 Februari merupakan hari libur, 10 Februari hari terakhir kampanye, 11-13 Februari hari tenang, dan 14 Februari hari pencoblosan. Maka, penyaluran Bantuan Pangan akan mulai dilakukan kembali pada tanggal 15 Februari 2024, selepas Pemilu Pilpres mendatang.

"Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tanggal 15 Februari 2024," tegas Arief kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (16/2/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.

Presiden meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023. Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.

Pembagian bansos ini telah menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pihak mengklaim pemberian bansos sebagai alat politik jelang Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tudingan soal politisi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah. Airlangga menyebut penyaluran bansos dilakukan setiap tahun, sehingga tidak ada kaitannya dengan politik.

"Loh tiap tahun emang ada pemilu? tiap bulan ada pemilu? Kan nggak ada," kata Airlangga kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada warga di Kantor Camat Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), dikutip dari Detikcom, Jumat (2/2/2024).

Menurut Airlangga, penyaluran bansos ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah membantu masyarakat tidak mampu. Dia membeberkan berbagai macam jenis bansos disalurkan tiap tahunnya, sehingga penyalurannya sudah terjadwal dan merupakan lanjutan dari program-program sebelumnya.