PR Besar Presiden Baru RI, Genjot Ekonomi hingga Mutu SDM

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
15 February 2024 17:10
Debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (4/2/2024). (Tangkapan Layar Youtube KPU RI)
Foto: Debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (4/2/2024). (Tangkapan Layar Youtube KPU RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Real count atau perhitungan sementara dari Komite Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan yang unggul dengan perolehan suara 56% pada pukul 13.00 WIB.

Namun, perhitungan ini masih bersifat sementara dan baru akan disahkan oleh KPU setelah rekapitulasi pada Maret 2024. Sejumlah ekonom telah mengingatkan sejumlah risiko yang harus dihadapi dan diatasi Prabowo.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pekerjaan besar presiden baru adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Josua mengatakan pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dari perekonomian, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun teknologi produksi sehingga dengan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar.

"Peningkatan produktivitas dapat mendorong naik pertumbuhan ekonomi jangka panjang alamiah Indonesia," kata Josua kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, kunci untuk membawa Indonesia mencapai target negara maju 2045 adalah transformasi struktural. Jika hal tersebut dilakukan maka kemungkinan Indonesia tumbuh 6% per tahun akan dapat diwujudkan.

Maka akselerasi transformasi struktural menjadi penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Josua menambahkan akselerasi pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada seberapa cepat transformasi struktural Indonesia dan ketahanan Indonesia dalam menghadapi VUCA.

"Indonesia juga punya peluang karena ada bonus demografi. Jadi jika Indonesia dipenuhi oleh skilled labor, maka dampaknya cukup dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dari sisi domestik, tantangan pada periode tersebut adalah dari konsistensi keberlanjutan kebijakan transformasi struktural karena dari sisi politik terdapat kecenderung mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek.

Transformasi struktural tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek saja, padahal ini cukup penting karena memberikan pondasi untuk ke depan agar ekonomi dapat akselerasi ke depannya. Tentunya hal ini juga didukung oleh peningkatan pada hal kepastian hukum, regulasi, menurunnya permasalahan KKN dan isu-isu sosial.

Dari sisi eksternal, lanjut Josua, Indonesia harus meningkatkan perannya pada global value chain sehingga dapat memberikan value added yg lebih tinggi. Kebergantungan pada komoditas perlu dikurangi, hilirisasi dilanjutkan dengan memperpanjang domestic supply chain, dan perlunya mencari sumber-sumber produk/tujuan ekspor baru. Selain itu, kualitas SDM kita juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung semua agenda tersebut.

Secara umum, tren yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir realisasi investasi di sektor riil masih didominasi oleh investasi pada sektor padat modal. PMDN ditopang oleh investasi di sektor pertambangan, transportasi & telekomunikasi serta real estate. Sementara itu, tiga sektor dengan PMA tertinggi antara lain sektor pertambangan, listrik, gas dan air serta hilirisasi mineral dasar.

Sementara itu, Josua menilai realisasi industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia.

Lebih lanjut, misalnya, kinerja pertumbuhan sektor pengolahan mineral dasar yang tinggi dan terefleksi dari pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang mengalami pertumbuhan yang double digit tapi belum bisa mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga di wilayah tersebut karena aktivitas hilirisasi mineral dasar seperti nikel belum didukung oleh local value chain yang besar.

Dari sisi kebijakan peningkatan kualitas SDM, perlu ada reformasi dari sisi sistem pendidikan sedemikian sehingga supply tenaga kerja di Indonesia memiliki keahlian yang praktis dan dapat bersaing dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

Oleh sebab itu, setelah pemerintah merilis Perppu No.2/2022, langkah selanjutnya adalah bagaimana peraturan pelaksana perlu disusun agar memberikan daya tarik investasi di sektor padat karya dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

"Dengan peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong produktivitas SDM yang berikutnya akan diikuti dengan peningkatan investasi yang berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendekati potensinya," paparnya.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Blak-blakan Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 70,5 T

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular