Presiden-Wakil Presiden Baru Dilantik Oktober, Begini Harapan Buruh

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilihan presiden (Pilpres) untuk periode tahun 2024-2029 telah digelar saat Pemilihan Umum (Pemilu) kemarin, Rabu (15/2/2024). Dan, jika mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,  Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden bakal digelar Minggu, 20 Oktober 2024 nanti. 

Artinya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini akan resmi digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti.

Lalu apa harapan buruh terhadap pemerintahan baru nanti?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat meminta presiden dan wakil presiden baru nanti segera menyelesaikan sejumlah persoalan terkait kesejahteraan rakyat, khususnya buruh.

"Harga pangan sudah sangat tinggi, nggak ada lagi beras dengan harga Rp10.000 per kg. Pemerintah baru nanti harus segera menurunkan harga sembako karena pangan itu kebutuhan mendasar. Begitu mereka dilantik harus langsung menurunkan harga sembako," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/2/2024).

Baca: 5 Website Lapor Kecurangan Pemilu 2024 Selain Kawal Pemilu

Tak hanya itu, Mirah meminta pemerintahan baru nanti memberikan bantuan berupa subsidi BBM, listrik, dan pangan kepada buruh. 

"Dan, jangan ada kenaikan BBM dan listrik tahun ini, tahan dulu," tukasnya.

"Lalu, pemerintahan baru nanti harus memberikan bansos yang tepat sasaran. Bukan lagi menyasar ke orang-orang yang sudah mampu. Berikan kepada yang memang membutuhkan. Seperti pekerja yang jadi korban PHK. Datanya ada di Dinas Tenaga Kerja, atau ajak saja serikat pekerja untuk mendata secara valid dan riil," sebut Mirah. 

Untuk jangka panjang, dia mengharapkan, pemerintahan pengganti Jokowi merevisi atau mencabut regulasi yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat. 

"Kan bisa dibentuk Perppu. Ini keputusan yang harus dilakukan pemerintahan ke depan. Dan, setiap mau mengeluarkan kebijakan terkait rakyat atau buruh, pemerintah ke depan jangan cuma sosialisasi tapi juga dalam penyusunan rancangannya publik harus diikutsertakan," kata Mirah. 

Baca: Quick Count 14.10 WIB: PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB di Atas 10%

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, ada sederet tugas yang perlu dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terbaru nanti.

"Sekarang kondisi pekerja buruh banyak yang di-PHK. Dan, angkatan kerja baru antre kerja, banyak buruh belum punya rumah. Banyak yang di-PHK butuh modal usaha, butuh pemerataan menikmati kenaikan upah minimum," ujarnya.

Menurut Ristadi, tugas-tugas itu ada dalam visi misi yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Awas Pabrik Lumpuh, Buruh Ancam Mogok Nasional di Tanggal Ini