Jokowi Gencarkan Bantuan Beras 10 Kg, Apa Tujuannya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan, program bantuan beras akan dilanjutkan sampai bulan Juni 2024 nanti. Program ini menyasar sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg beras per bulan.

Program ini telah diluncurkan Jokowi sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau. Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Untuk tahun 2024, Jokowi memerintahkan bantuan beras ini diberikan mulai bulan Januari lalu dan dilanjutkan sampai Juni nanti.

Bahkan, saat menyerahkan bantuan kepada warga di Bantul, Yogyakarta pada hari Selasa (30/1/2024), Jokowi memberi sinyal program ini akan dilanjutkan lagi setelah bulan Juni 2024.

Namun, imbuh dia, hal itu tetap memperhitungkan kemampuan APBN.

Baca: Kubu Anies Kritik Keras Bansos Jokowi, Kalah dari SBY!

Lalu untuk apa Presiden Jokowi menggencarkan penyerahan bantuan beras tersebut? Apa tujuannya? Apalagi, jelang Pemilu 2024 yang dalam hitungan hari, program ini pun menjadi sorotan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun buka suara. Di mana, bantuan pangan beras merupakan arahan Presiden Jokowi yang kemudian diimplementasikan oleh Bapanas dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat.

Dia menambahkan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi," terangnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/2/2024).

Baca: Wow! 9 Tahun Menjabat, Jokowi Gelontorkan Rp 3.319 T Buat Bansos

Verifikasi Data

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menambahkan, saat ini tengah dilakukan verifikasi data penerima bantuan pangan beras dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk mendapatkan pembaruan data bagi KPM.

"Jadi, memang begitu setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi dengan Pemda, kan itu untuk bisa mendapatkan updating tentang situasi keluarga yang paling membutuhkan," ujar Bayu.

Adapun secara teknis updating dilakukan melalui mekanisme verifikasi P3KE di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kegiatan tersebut diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya Bappeda akan melaporkan update-nya ke Kemenko PMK.

Baca: Tok! Bansos Beras 10 Kg Jokowi Dilanjut Sampai Juni

Sebelumnya, Bayu mengakui, bantuan pangan belum tersalurkan sepenuhnya kepada sekitar 22 KPM. Pasalnya, verifikasi data belum beres 100%, melainkan baru berjalan sebagian.

"Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja. Moga 1-2 minggu beres," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/2024).

"Dari data masih kurang lebih 50% dari kabupaten-kota yang terverifikasi, progresnya cepat. Moga minggu ini, paling lama minggu depan," sebut Bayu.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bapanas Surati Bulog, Minta Hentikan Sementara Bantuan Beras Jokowi