Wow! 9 Tahun Menjabat, Jokowi Gelontorkan Rp 3.319 T Buat Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar bagi-bagi bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan. Pasalnya, Jokowi semakin giat membagikan bansos jelang Pemilu 2024.

Patut diketahui, nilai realisasi bansos di era Jokowi memang jauh lebih besar dibandingkan Presiden SBY. Realisasi bansos Jokowi sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp 3.319,2 triliun.

Data yang dihimpun Tim Riset CNBC Indonesia menunjukkan anggaran perlinsos era Jokowi melesat dari Rp 249,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 443,5 triliun pada 2023. Anggaran terbesar disalurkan pada 2020 yakni menembus Rp 498 triliun.

Pada 2023, bansos yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp159,6 triliun serta belanja non K/L sebanyak Rp269,1 triliun.

Adapun, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai bantuan khususnya pada 2014 dan 2022.

Pada awal November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi menyerahkan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Secara bertahap, dia membagikan lebih dari 15 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; KIP sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan KIS, sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

Berdasarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hingga 2018 jumlah penerima KIS, KKS, dan KIP sudah mendekati target yang ditetapkan.

Capaian KKS per 2018 telah mencapai 98% atau 9,8 juta keluarga, capaian KIS telah menyentuh 92,2 juta orang, dan capaian KIP telah menyentuh 13,2 juta siswa.

KIS, KKS, dan KIP ini menjadi program yang cukup penting dan krusial mengingat anggaran yang diperlukan tergolong cukup besar.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.

Jika dikalkulasikan, ketiga kartu tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp55,4 triliun dengan porsi paling besar yakni KIS sebesar Rp25,5 triliun, disusul KKS sebesar Rp17,4 triliun, dan KIP sebanyak Rp12,5 triliun.

BLT di era Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di situ, pada 2020 hingga 2023, beliau secara agresif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 496 triliun pada tahun ini. Pada awal tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I. Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.

Selain itu, bantuan PKH yang juga akan diteruskan pada 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

Ketiga yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Kendati namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan.

Terakhir juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan berlanjut di 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.