Tim Prabowo-Gibran Bantah Bansos Jokowi 'Berbau Pemilu'

Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meyakini pemberian bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan kepentingan electoral Pemilihan Umum. TKN menyatakan anggaran untuk bansos sudah disetujui oleh DPR dan tanggal pemilihan umum telah dipublikasikan dari jauh-jauh hari.

"Balik lagi soal tanggal Pemilu kita sudah tahu dari awal tahun lalu, mau itu nanti Februari, atau itu Juni atau Oktober kita sudah tahu timeframe itu. Untuk kita menyetujui bahwa angkanya Rp 480 triliun atau Rp 490 triliun semua pihak pun harus menyetujui," kata juru bicara TKN, Pandu Sjahrir dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (31/1/2024).

Meski demikian, Pandu mengatakan tidak terkejut apabila ada pihak-pihak yang menghubungkan pemberian bansos ini dengan kepentingan Pemilu. Menurut dia, hal itu wajar karena memang sekarang sedang masa kampanye.

"Menurut saya ini semua positif kalau berkoar-koar, no surprise karena memang lagi kampanye, saya malah surprise kalau enggak ada yang berkoar-koar, jadi ini adalah bagian dari pesta demokrasi kita, ada yang bicara ABC lumrah," kata dia.

Baca: Sri Mulyani Resmikan Rusun ASN Kemenkeu di Papua

Pandu mengatakan justru senang karena program bantuan sosial mendapatkan sorotan. Karena dengan demikian, kata dia, perdebatan Pemilihan Presiden lebih substansial ketimbang hanya memperdebatkan mengenai identitas calon.

"Malah saya senang diskusinya sekarang lebih substansial, daripada sekedar orang baik atau orang tidak baik," kata dia.

Pandu menilai tidak ada hal buruk dari pemberian bansos. Selain membantu orang tak mampu, dia meyakini pemberian bansos dapat menggerakan ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang sulit.

"Saya lebih melihat pada bagaimana ini bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan apalagi 2024 tahun yang sangat sulit secara global," kata dia.

Baca: Tim Ganjar-Mahfud: Jangan Jadikan Bansos Alat Politik!

Sebelumnya, banjir bansos yang digelontorkan oleh Presiden Jokowi dituding sarat muatan politik karena berdekatan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.

Terbaru, Presiden Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai untuk mitigasi risiko pangan. BLT tersebut dianggarkan untuk 3 bulan pelaksanaan, yaitu Januari hingga Maret dengan jumlah Rp 200 ribu per bulan kepada 18,8 juta penerima. Akan tetapi, penyalurannya dilaksanakan secara serentak pada bulan Februari dengan jumlah Rp 600 ribu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Soroti Bansos Jelang Pemilu, Ekonom: Tak Umum Diberikan di Awal Tahun