Ekonom Ini Kritik BLT Jokowi Rp600 Ribu, Ini Jawab Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anggaran yang dikeluarkan untuk bansos bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan itu akan menyerap anggaran Rp 11,25 triliun, untuk dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024.

Pengadaan program BLT jelang Pilpres 2024, dan di tengah pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menurut pemerintah masih tinggi di level atas 5% itu pun mendapat sorotan dari masyarakat. Terutama terkait urgensinya.

Baca: Jokowi Bakal Bagi BLT di Februari, Langsung Rp600 Ribu!

Ekonom Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Rusli Abdullah menjelaskan, untuk memahami langkah Jokowi mengeluarkan BLT di tengah masih kuatnya tingkat konsumsi masyarakat itu bisa dijelaskan menggunakan teori political budget cycle.

Teori itu menjelaskan bahwa utak-atik anggaran jelang masa Pilpres atau Pemilu untuk program BLT memang polanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan politik dari pihak yang tengah memegang kekuasaan pemerintahan.

"Ini adalah kebijakan fiskal ketika tahun politik atau menjelang tahun politik dalam hal ini adalah pemilu, itu akan cenderung digunakan untuk mendukung program-program yang bisa mendongkrak elektabilitas," kata Rusli kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/1/2024).

Rusli membenarkan, pemegang kekuasaan saat ini, yaitu Presiden Jokowi, memang tidak menjadi peserta pemilu lagi saat ini, karena sudah dua periode memimpin, dan juga bukan merupakan ketua umum partai atau elit partai politik peserta Pemilu.

Baca: Situasi Rumit, Ini Peringatan Keras Jokowi ke Semua Menteri!

Namun, ia mengingatkan, anak Jokowi menjadi peserta pemilu dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Prabowo Subianto. Maka, tak heran, program itu pun dikeluarkan pada penghujung masa pemerintahannya.

"Tapi masalahnya di sini ada puteranya beliau (Gibran Rakabuming Raka), yang memang menjadi calon wakil presiden sehingga ini sebetulnya ada intensi dari incumbent untuk dorong political budget cycle untuk menaikkan elektabilitas 02 karena ada putera beliau," tegas Rusli.

Oleh sebab itu, Rusli menekankan, yang penting dilakukan saat ini ialah pengawasan dari pelaksanaan program yang memakan anggaran negara itu, sebab secara empiris political budget cycle menurutnya diterima bukan atas dasar daya beli masyarakat, melainkan berbasiskan pemilih potensial dari si pemberinya.

"Ini yang harus diwaspadai bahwa bansos ini rawan penyimpangannya, karena memang yang sebenarnya enggak miskin bisa dapat karena memang hanya untuk mendapatkan kepentingannya, menggaet voter atau elektabilitas," tegas Rusli.

Baca: Bansos PKH Cair 4 Kali, Ini Cara Cek Syarat Penerima & Besaran Dana

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan di awal 2024. Dia mengatakan BLT mitigasi pangan itu untuk mencegah daya beli masyarakat tergerus karena inflasi harga pangan bergejolak.

"BLT mitigasi risiko pangan apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73% year on year," kata dia dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memang memiliki domain dalam melakukan intervensi terhadap harga pangan bergejolak alias volatile food ini. Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan rapat mingguan dengan para kepala daerah untuk membahas inflasi volatile food ini.

"Pak Gubernur kan tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatile food, ini biasanya domain pemerintah, Pak Mendagri itu melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, bahkan secara eksplisit daerah mana yang inflasinya tinggi dan rendah," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga inflasi komponen harga pangan bergejolak tersebut. Dia mengatakan Kemenkeu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengendalikan harga.

"Kami di Kemenkeu memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, yaitu mereka yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan penghargaan," kata dia.

Dia mengatakan upaya menjaga inflasi volatile food ini amat penting. Inflasi pangan itu, kata dia, akan mempengaruhi langsung daya beli masyarakat. "Kami akan terus rumuskan langkah-langkah sesuai yang tadi saya sampaikan, APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama dalam momentum pertumbuhan ekonomi global melemah kita harus melindungi dari sisi domestik," kata dia.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BLT Jokowi Rp400.000 Cair, Cek Nama Penerima di Sini!